Temui MUI, Bambang Soesatyo Terima Sejumlah Masukan terkait RKUHP

Kompas.com - 06/02/2018, 20:19 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertandang ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).   Bamsoet menyampaikan perkembangan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada Ketua MUI Maruf Amin beserta jajaran pengurus. Dok. Bambang SoesatyoKetua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertandang ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Bamsoet menyampaikan perkembangan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada Ketua MUI Maruf Amin beserta jajaran pengurus.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertandang ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Bamsoet menyampaikan perkembangan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin beserta jajaran pengurus.

Di akhir pertemuan, pihak MUI memberikan pokok-pokok pikiran mengenai RUU KUHP terutama tentang delik kesusilaan yang meliputi perzinahan, perkosaan, dan pencabulan.

Bamsoet menyampaikan terimakasih kepada MUI atas pokok-pokok pikiran yang diberikan.

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), perzinahan, penistaan agama, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

(Baca juga: PBNU Senang Ada Bab Tindak Pidana Khusus di RUU KUHP)

Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP.

"Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya," kata Bamsoet.

"Jadi, tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi," kata politisi Golkar ini.

Begitupun dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet, hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X