Kompas.com - 06/02/2018, 20:19 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertandang ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Bamsoet menyampaikan perkembangan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin beserta jajaran pengurus.

Di akhir pertemuan, pihak MUI memberikan pokok-pokok pikiran mengenai RUU KUHP terutama tentang delik kesusilaan yang meliputi perzinahan, perkosaan, dan pencabulan.

Bamsoet menyampaikan terimakasih kepada MUI atas pokok-pokok pikiran yang diberikan.

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), perzinahan, penistaan agama, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

(Baca juga: PBNU Senang Ada Bab Tindak Pidana Khusus di RUU KUHP)

Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP.

"Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya," kata Bamsoet.

"Jadi, tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi," kata politisi Golkar ini.

Begitupun dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet, hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.