Pegiat Isu HIV/AIDS Tolak RKUHP, 5 Pasal Dianggap Ngawur

Kompas.com - 06/02/2018, 20:07 WIB
Aktivis membawa pita merah dalam kampanye Hari AIDS Sedunia, di Surabaya, Senin (1/12/2014). Sekitar 45.000 kasus HIV/AIDS terjadi di Indonesia sepanjang 2013 dan 14.400 kematian di tahun yang sama. AFP PHOTO / JUNI KRISWANTOAktivis membawa pita merah dalam kampanye Hari AIDS Sedunia, di Surabaya, Senin (1/12/2014). Sekitar 45.000 kasus HIV/AIDS terjadi di Indonesia sepanjang 2013 dan 14.400 kematian di tahun yang sama.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat HIV/AIDS ramai-ramai menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih digodok di DPR.

Ada 5 Pasal di dalam RKUHP dianggap ngawur yang terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi.

"Kami tidak menolak RKUHP, tetapi kami menolak RKUHP yang ngawur," ujar Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Ghandini Kamilah dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Pasal pertama yang dianggap ngawur yaitu Pasal 481. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan sosialisasi alat untuk mencegah kehamilan dapat dipidana.

Kedua, Pasal 483 yang menyatakan bahwa hanya petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular yang tidak akan dipidana.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebab saat ini banyak pegiat HIV/AIDS yang bukan petugas dari Kementerian Kesehatan.

Mereka dengan sukarela mengampanyekan penggunaan alat kontrasepsi untuk pencegahan penularan HIV/AID.

Pasal 481 dan 483 di RKUHP dinilai membuka kriminalisasi para pegiat HIV/AIDS.

(Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Pasal Zina Tetap Diperluas dalam RKUHP)

Ketiga, Pasal 484. Disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan yang sah melakukan persetubuhan maka bisa dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun.

Pasal ini ditentang karena membuka peluang perempuan korban pemerkosaan dipidana. Padahal perempuan menjadi korban dan berpotensi terjangkit HIV/AIDS.

Keempat, Pasal 495. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelaminnya yang diketahui belum berumur 18 tahun dapat dipidana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X