Pegiat Isu HIV/AIDS Tolak RKUHP, 5 Pasal Dianggap Ngawur

Kompas.com - 06/02/2018, 20:07 WIB
Aktivis membawa pita merah dalam kampanye Hari AIDS Sedunia, di Surabaya, Senin (1/12/2014). Sekitar 45.000 kasus HIV/AIDS terjadi di Indonesia sepanjang 2013 dan 14.400 kematian di tahun yang sama. AFP PHOTO / JUNI KRISWANTOAktivis membawa pita merah dalam kampanye Hari AIDS Sedunia, di Surabaya, Senin (1/12/2014). Sekitar 45.000 kasus HIV/AIDS terjadi di Indonesia sepanjang 2013 dan 14.400 kematian di tahun yang sama.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat HIV/AIDS ramai-ramai menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih digodok di DPR.

Ada 5 Pasal di dalam RKUHP dianggap ngawur yang terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi.

"Kami tidak menolak RKUHP, tetapi kami menolak RKUHP yang ngawur," ujar Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Ghandini Kamilah dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Pasal pertama yang dianggap ngawur yaitu Pasal 481. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan sosialisasi alat untuk mencegah kehamilan dapat dipidana.

Kedua, Pasal 483 yang menyatakan bahwa hanya petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular yang tidak akan dipidana.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebab saat ini banyak pegiat HIV/AIDS yang bukan petugas dari Kementerian Kesehatan.

Mereka dengan sukarela mengampanyekan penggunaan alat kontrasepsi untuk pencegahan penularan HIV/AID.

Pasal 481 dan 483 di RKUHP dinilai membuka kriminalisasi para pegiat HIV/AIDS.

(Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Pasal Zina Tetap Diperluas dalam RKUHP)

 

Ketiga, Pasal 484. Disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan yang sah melakukan persetubuhan maka bisa dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun.

Pasal ini ditentang karena membuka peluang perempuan korban pemerkosaan dipidana. Padahal perempuan menjadi korban dan berpotensi terjangkit HIV/AIDS.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional
Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Nasional
Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes 'Swab' Gratis

Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes "Swab" Gratis

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Nasional
Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X