Kompas.com - 06/02/2018, 18:25 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui usai jamuan makan siang bersama Presiden RI Joko Widodo di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui usai jamuan makan siang bersama Presiden RI Joko Widodo di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa pungutan pajak 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) beragama Islam untuk zakat hanya sekadar wacana.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya menyebut bahwa keputusan presiden (Keppres) terkait pungutan zakat tersebut akan segera terbit.

"Itu wacana. Hanya wacana," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

(baca: Pemerintah Siapkan Perpres Atur Zakat ASN)

Menurut Kalla, kalaupun wacana itu benar diberlakukan oleh pemerintah, pungutan gaji PNS untuk zakat tersebut tak wajib, tapi sukarela.

"Kalaupun itu terjadi itu bukan wajib. Sukarela saja. Kita masih wacana," kata Kalla.

Sebelumya, pemerintah menargetkan Keppres terkait pungutan 2,5 persen dari gaji PNS beragama Islam untuk zakat, akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat.

Pungutan 2,5 persen hanya berlaku bagi PNS beragama Islam dan pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan, karena pungutan ini bukan bersifat paksaan.

(baca: Perpres Zakat bagi ASN Bersifat Imbauan, Bukan Paksaan)

Apalagi menurut pemerintah, potensi zakat dari hasil pungutan tersebut sangat besar mencapai Rp 270 triliun. Di mana PNS di seluruh Indonesia saat ini tercatat lebih dari 4 juta orang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Nasional
Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Nasional
Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Nasional
PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.