Mengetuk Hati Nurani Eks Napi Terorisme melalui Rekonsiliasi

Kompas.com - 06/02/2018, 15:41 WIB
Ilustrasi Terorisme ShutterstockIlustrasi Terorisme
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menyambut baik rencana pemerintah mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban terorisme.

Azyumardi, yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, menilai, pertemuan kedua belah pihak akan mengetuk hati para mantan napi terorisme untuk ikut menentang aksi-aksi radikal.

"Jadi itu saya kira positif karena kemudian ini akan mendorong terjadinya pemaaafan ya, rekonsiliasi," ujar Azyumardi, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Azyumardi mengatakan, jika mantan pelaku terorisme dan korban serta keluarga korban tidak dipertemukan, hal ini akan menyebabkan terpeliharanya dendam.

Baca juga: Pertemukan dengan Korban, Upaya Pemerintah Bangkitkan Empati Eks Narapidana Terorisme

Apalagi, menurut dia, aksi-aksi terorisme memiliki dampak yang tidak kecil, seperti mengakibatkan cacat fisik atau bahkan kehilangan nyawa.

Azyumardi yakin, jika upaya rekonsiliasi mantan narapidana terorisme dan korban serta keluarga korban berhasil, maka kohesi sosial akan semakin kuat.

Hal ini penting untuk membentengi masyarakat dari paham-paham radikal yang bisa merusak keutuhan dan integritas bangsa.

Baca juga: Akhir Februari 2018, 150 Eks Napi Terorisme Dipertemukan dengan Keluarga Korban

Selain itu, melalui rekonsiliasi, para mantan narapidana kasus terorisme bisa turun langsung ke masyarakat mengampanyekan anti-radikalisme dan terorisme.

Rekonsiliasi

Pada Senin (5/2/2018) kemarin, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dengan rekonsiliasi dalam upaya pencegahan radikalisme di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Seusai rapat, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengupayakan cara baru yang dianggap lebih manusiawi untuk pencegahan radikalisme terulang kembali dari para mantan narapidana terorisme.

"Kami sedang mengembangkan lagi satu rekonsiliasi antara pelaku atau eks pelaku terorisme atau yang kita kenal eks napi terorisme dan keluarga korban terorisme," ujar Wiranto di Jakarta.

Kebijakan ini akan dilaksanakan pada akhir Februari 2018. Para mantan narapidana terorisme akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kebencian keluarga korban terhadap mantan narapidana terorisme.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X