Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemukan dengan Korban, Upaya Pemerintah Bangkitkan Empati Eks Narapidana Terorisme

Kompas.com - 06/02/2018, 13:33 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan tak harus dilawan dengan kekerasan. Hal inilah yang mendasari upaya pemerintah melakukan strategi baru terkait deradikalisasi. 

Akhir Februari 2018, pemerintah akan mempertemukan sekitar 150 mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban terorisme.

Upaya ini bagian dari rekonsiliasi antara dua pihak.

"Menurut saya itu sangat penting sekali," ujar Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Baca juga: Akhir Februari 2018, 150 Eks Napi Terorisme Dipertemukan dengan Keluarga Korban

Selama ini, radikalisme tumbuh dan berkembang akibat tertutupnya imajinasi dan pemahaman yang eksklusif dan tidak berdasarkan pada realitas kehidupan.

Menurut Yudi, hal ini membuat rasa empati para teroris terhadap sesama manusia menjadi tertutup.

Bahkan, orang lain dianggap pantas menjadi korban dari aksi-aksi tetorisme karena merasa apa yang dilakukannya adalah perjuangan.

Kini, pasca hukuman pidana dijalani, pekerjaan rumah pemerintah yaitu membangkitkan kembali empati para mantan narapidana terorisme yang sempat hilang.

Yudi menilai, upaya pemerintah mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban menjadi tahap awal dalam membangkitkan empati tersebut.

Baca: Pemerintah Siapkan Program Sosial untuk Keluarga Eks Napi Terorisme

Dengan langkah ini, para mantan narapidana terorisme diharapkan akan melihat langsung kondisi korban dan keluarga korban akibat aksi terorisme.

Ia yakin, radikalisme bisa dilawan dengan pendekatan tersebut karena ada beberapa mantan narapidana terorisme justru tergugah meninggalkan paham radikal setelah adanya pendekatan serupa oleh pemerintah.

Salah satu yang dikenal oleh Yudi adalah adik tersangka bom Bali, Amrozi.

Selain itu, ia juga yakin kebijakan baru pemerintah tersebut akan menekan radikalisme. Alasannya, dalam banyak kasus, kekerasan bisa lahir dari kekerasan sebelumnya.

"Ketika kekerasan ini menemukan satu ruang belas kasih, yang keras itu juga bisa cair," kata dia.

"Singkat kata, perjumpaan mantan teroris dengan korban akan menimbulkan efek simpati, empati, dan dengan itu mungkin akan mempercepat pertaubatan mantan teroris ini," ujar Yudi.

Kompas TV Jokowi menegaskan Indonesia selalu bersama Mesir.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com