Antiklimaks Pansus Angket KPK...

Kompas.com - 06/02/2018, 08:11 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) hampir rampung. Rencananya, masing-masing fraksi di Pansus akan membacakan pandangan akhirnya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, Rabu (7/2/2018) besok.

Dalam rekomendasinya nanti, Pansus berencana memperkuat fungsi pencegahan KPK. Salah satunya dengan meminta komitmen pemerintah untuk memperbesar anggaran pencegahan untuk KPK.

"Kami sepakat untuk upaya pencegahan terutama, bagaimana menciptakan orang itu malu untuk berbuat korupsi. Itu perlu ada upaya sistemik dan masif di publik," kata Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Agun juga melihat selama ini porsi anggaran untuk KPK di sektor pencegahan masih minim. Menurut Agun, untuk menjalankan fungsi pencegahannya, KPK masih banyak menggunakan dana hibah di luar APBN. Hal itu menurut dia menjadi bagian dari temuan Pansus.

"Kalau dari besaran anggaran minim sekali, sehingga banyak bergantung mungkin dari partisipan dan ini menimbulkan kecurigaan. Lebih baik negara hadir memberikan support, yang pasti itu," kata politisi Partai Golkar itu.

(Baca juga: Pansus Angket Rekomendasikan Penguatan Fungsi Pencegahan KPK)

Selain itu, Pansus juga ingin menyinergikan KPK dengan penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara, rekomendasi untuk membentuk Dewan Pengawas KPK yang sempat masuk dalam draf, akhirnya dibatalkan.

Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi beralasan ada beberapa hal yang tak masalah jika dihapus karena tak terlalu substantif.

Selain itu, Pansus juga tak ingin merekomendasikan hal-hal yang nantinya menimbulkan kecurigaan di antara lembaga negara, dalam hal ini di antara DPR dan KPK.

Taufiqulhadi juga mengatakan, Pansus akhirnya tak melibatkan Presiden dalam merealisasikan rekomendasi yang mereka susun. Sebab, subyek dan obyek hak angket sejak awal ialah KPK.

Saat ditanya apakah ada tekanan dari pihak luar sehingga Pansus membatalkan usulan Dewan Pengawas dan pelibatan Presiden, ia menjawab pihaknya mengambil keputusan secara independen.

"Saya sebagai wakil ketua, saya tak merasa ada tekanan. Tetapi sebelumnya kami terlibat diskusi dengan para sarjana, akamedisi seperti Pak Mahfud MD, Pak Romli (Atmasasmita)," kata Taufiq.

"Di situlah dalam diskusi semuanya berpendapat bahwa hal yang menimbulkan rasa curiga sesama lembaga tak perlu ditekankan, seperti itu. Tetapi paling penting adalah secara substantif tak bergeser (rekomendasinya)," ucap politisi Partai Nasdem itu.

(Baca juga: Jokowi Enggan Tanggapi Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK)

Tak lagi "galak"

Rekomendasi yang kini bakal ditawarkan oleh Pansus bertolak belakang dengan wacana mereka di awal hingga pertengahan masa kerja Pansus. Sebelumnya, Pansus memang beberapa kali membuat wacana "galak".

Kala itu, tak jarang dari mereka mengatakan salah satu rekomendasi Pansus ialah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Rencana tersebut sempat muncul pada 2015 pernah mendapat kecaman dari publik dan akhirnya batal dilakukan.

Wakil Ketua Pansus, Eddy Kusuma Wijaya, sempat mengatakan, rekomendasi berupa revisi Undang-Undang KPK dimungkinkan untuk memperkuat pengawasan internal lembaga tersebut.

(Baca juga: Misbakhun: Rekomendasi Pansus Tak Berujung Revisi UU KPK)

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X