Kompas.com - 05/02/2018, 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia tak menjadi target pasar produk-produk industri negara lain dalam pengembangan ekonomi syariah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah, jangan sampai kita hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar menjadi konsumen, " kata Jokowi.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kata Jokowi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar yang justru harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah. Karena itu, Jokowi meminta agar potensi ini digarap dengan serius.

Menurut Jokowi, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan dalam perekonomian syariah di Tanah Air.

Di sektor industri keuangan syariah, pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat yang mencapai Rp 435 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia pada 2017.

(Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, BI Libatkan Tiga Lembaga Syariah)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Begitu juga dengan pertumbuhan pasar modal syariah yang disebutnya terus membaik. Indonesia, kata dia, merupakan penerbit terbesar sukuk negara. Pangsa pasar sukuk Indonesia mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan oleh berbagai negara.

"Selain itu, total aset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Presiden juga menyebut potensi pengumpulan dana sosial keagamaan di Indonesia seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq dan sedekah juga terhitung sangat besar.

 

Berbagai bidang

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.