Kasus Reklamasi, Sofyan Djalil Mengaku Sudah Diperiksa Polisi

Kompas.com - 05/02/2018, 19:21 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Arimbi RamadhianiMenteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengaku sudah diperiksa oleh penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus reklamasi.

Pemeriksaan sebagai saksi itu, kata dia, dilakukan di kantornya pada Senin (5/2/2018).

"Iya tadi, (penyidik) polda datang ke tempat kami," kata Sofyan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Sofyan mengaku dirinya dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait tentang penerbitan Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi. Pemeriksaan tersebut, kata Sofyan, berlangsung selama empat jam.

"Saya sudah ketemu. Intinya adalah mereka ingin tahu saja, Apakah dalam pengeluaran HPL ada masalah dan pengeluaran HGB ada masalah. Kita sudah jelaskan," ucap Sofyan.

(Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Proyek Reklamasi)

Menurut Sofyan, keterangannya juga sudah masuk ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Jadi sudah jelas gitu ya," ujar dia.

Selain itu, Sofyan mengatakan, pihaknya juga sudah memberikan sejumlah dokumen tentang reklamasi kepada penyidik. Oleh karena itu, Sofyan yakin dirinya tidak akan diperiksa lagi oleh penyidik.

"Enggak perlu lagi. Kami sudah jelaskan semua. Lengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Polda," kata dia.

(Baca juga: Alasan Polisi Periksa Kadishub DKI soal Dugaan Korupsi Reklamasi)

Sedianya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Sofyan pada Senin (29/1/2018) lalu. Namun, pemeriksaan itu batal dilakukan karena pihak Sofyan meminta pemeriksaan ditunda.

Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi.

NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X