Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat

Kompas.com - 05/02/2018, 14:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap berencana merelokas masyarakat di wilayah terpencil di Kabupaten Asmat, Papua, ke wilayah yang lebih terjangkau pelayanan kesehatan. Relokasi tetap dilakukan meskipun sebelumnya ada penolakan dari Gubernur Papua dan Bupati Asmat.

Menteri Sosial Idrus Marham meyakini, relokasi tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada di wilayah itu.

"Kajian yang kami lakukan sangat memungkinkan dilakukan relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi dengan secara bersungguh-sungguh tetap berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis tanah ulayat," kata Idrus di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Disentil Jokowi, BEM UI Langsung Galang Donasi untuk Asmat

Idrus mengatakan, pemerintah akan segera menentukan titik-titik konsentrasi yang diproyeksi akan dibangun pemukiman penduduk sebagai tempat relokasi. Satu distrik di Asmat ditargetkan akan mempunyai satu sampai tiga pemukiman.

"Dengan cara seperti itu maka pelayanan akan mudah dilakukan kepada masyarakat yang ada di Asmat," kata Idrus.

Idrus meyakini, relokasi terbatas ini menjadi solusi cepat terhadap gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat yang sudah menimbulkan puluhan korban jiwa. Nantinya, setiap kementerian akan bahu membahu membangun lingkungan yang sehat di Asmat.

Baca juga : Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis Asing karena Tweet Negatif soal Bencana Asmat

"Kemenkes membangun puskesmasnya, Kemendikbud bangun pendidikannya, Kementerian ESDM membangun listriknya sekaligus airnya, Kementerian PUPR membangun infrastrukturnya, akan dilakukan secara terpadu dan tentu perlu waktu," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Baca juga : Jokowi: Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat biar Lihat Medan di Sana

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua. Lukas Enembe menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berencana mengirim anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) ke Asmat Papua.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com