Kompas.com - 05/02/2018, 14:37 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan telah mendengar kabar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah ditawari  bergabung dengan partainya.

Namun, ia belum mendapat keterangan resmi dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait rencana masuknya Fahri ke Golkar.

"Ya saya akan cek pada ketum (ketua umum). Tapi, kan, begini, kalau memang Pak Fahri mau bergabung dengan Golkar, tentu Golkar dengan senang hati menerima. Cuma ya harus ikut prosedur," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Beberapa keharusan yang harus dilakukan Fahri, kata Ace, ialah mengampanyekan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019 karena Golkar telah mengusungnya.

Baca juga: Setya Novanto: Sayang kalau Golkar Enggak Bisa Dapat Fahri Hamzah

Ia juga mengatakan, nantinya Fahri harus menunjukkan karakter Golkar sebagai partai yang nasionalis. Hal itu tentunya akan berbeda dengan PKS yang merupakan partai Islam.

"Karena itu, harus ikut dengan karakternya Golkar sebagai partai kekaryaan nasionalis dan sudah menyatakan dengan tegas mendukung Pak Jokowi sebagai capres pada 2019. Tidak lagi keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut mendukung pemerintahan ini sampai 2019," lanjut dia.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Baca juga: Fahri Hamzah Klaim Posisinya di Pimpinan DPR Sudah Aman

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan. Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.