Atur KPK, Rekomendasi Pansus Angket Dipertanyakan

Kompas.com - 05/02/2018, 13:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK.

Menurut dia, rekomendasi tersebut sebenarnya sudah on the track secara umum. Namun, ada ketidaksesuaian dalam hal subyek rekomendasi tersebut.

" Rekomendasi ke Presiden sebenarnya sudah on the track karena memang angket itu subyeknya adalah eksekutif," ujar Fickar kepada Kompas.com, Senin (5/2/2018).

"Tetapi anehnya, Presiden itu tidak didudukkan sebagai subjek dalam rekomendasi itu," lanjut dia.

Maksudnya, rekomendasi Pansus Hak Angket KPK lebih banyak menempatkan KPK sebagai subyek yang harus menjalankan rekomendasi. Padahal, seharusnya ditujukan kepada eksekutif.

Baca juga : Pansus Angket Batalkan Rekomendasi Pembentukan Dewan Pengawas KPK

"Karena itu, rekomendasi itu masih menjadi pertanyaan secara ketatanegaraan," lanjut dia.

Jika memang rekomendasi tersebut lebih banyak ditujukan kepada KPK, mesti meminta penjelasan dari MK terlebih dahulu. Apakah lembaga penegak hukum dapat dijadikan subyek dalam rekomendasi itu atau tidak.

"Karena belum ada putusan MK, KPK sebagai lembaga negara independen secara yuridis belum punya kewajiban untuk menaatinya," ujar Fickar.

Salah satu contohnya adalah wacana pengusulan Dewan Pengawas KPK. Namun, belakangan pembentukan Dewan Pengawas KPK itu dihapus dari daftatr usulan rekomendasi Pansus Angket KPK.

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X