Kompas.com - 05/02/2018, 12:37 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui, di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui, di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (2/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily telah mendengar bahwa Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, selaku tersangka korupsi kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang, menggunakan uang itu untuk Pilkada Jombang 2018.

Nyono merupakan petahana yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Jombang.

"Kalau kita lihat pengakuan Pak Nyono memang dia mengakui bahwa tindakan untuk mengambil dana dari pungli (pungutan liar) kesehatan, dari puskesmas, saya kira itu tindakan yang tidak baik," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Namun, Ace menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari Partai Golkar untuk menghimpun dana kampanye dengan cara korupsi.

(Baca juga: Jejak Politik Bupati Jombang, dari Kepala Desa, Bupati, hingga Ketua DPD Golkar Jatim)

Ia mengatakan, sejak awal Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah agar menghindari pengumpulan dana kampanye melalui korupsi.

Ace menambahkan, Partai Golkar selalu memastikan agar dana kampanye yang diperoleh para calon kepala daerah yang diusungnya bebas dari unsur korupsi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan kita penginnya sebetulnya dana kampanye pun juga berasal dari sumber yang halal dan tidak melanggar hukum. Ketika ada peristiwa semacam ini tentu Partai Golkar dengan cepat mengambil sikap dengan tegas," ujar Ace.

"Makanya kemudian kemarin DPP Partai Golkar mengutus Pak Ibnu Munzir sebagai ketua Korbid Kepartaian untuk menyikapi dengan cepat dan mengendalikan organisasi yang ada di Jawa Timur supaya tak terganggu peristiwa OTT tersebut," kata dia.

(Baca juga: Bupati Jombang: Saya Mohon Maaf...)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Nyono sebagai tersangka. Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Menurut KPK, suap tersebut diberikan Inna agar Nyono selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan Nyono sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018.

"Diduga sekitar Rp 50 juta telah digunakan NSW (Nyono) untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Kabupaten Jombang 2018," ujar Laode saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2018).

(Baca: Bupati Jombang Pakai Uang Suap untuk Kampanye Pilkada 2018)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X