Kompas.com - 05/02/2018, 11:47 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK, khususnya mengenai pembentukan lembaga pengawas independen, terlalu berlebihan.

"Rekomendasi itu tidak relevan, 'lebay' dan jika dibentuk berpotensi menghabiskan anggaran negara saja," ujar Fickar kepada Kompas.com, Senin (5/2/2018).

Sebabnya, KPK adalah lembaga penegak hukum. Derap kerjanya didasarkan kepada hukum acara dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan.

(baca: Rekomendasi Pansus Usulkan Pembentukan Dewan Pengawas KPK)

Dalam konteks hukum acara dan peraturan perundangan saat ini, pengawasan atas KPK sudah diatur melalui sejumlah bentuk, antara lain praperadilan, tidak adanya wewenang menerbitkan SP3 dan gugatan secara perdata atau laporan pidana jika ada penyimpangan pelaksanaan kerja.

Secara internal, KPK juga sudah memiliki Pengawas Internal dan Komite Etik untuk menjaga cara bertindak personel KPK.

"Jadi secara internal, KPK memiliki sistem pengawasan internal yang kuat," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fickar melanjutkan, tidak seluruhnya rekomendasi Pansus Hak Angket KPK tidak relevan. Ada beberapa poin yang dinilainya memang dibutuhkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

(Baca juga : Pansus Angket Usul Bentuk Dewan Pengawas, Ini Tanggapan KPK)

Salah satunya soal peningkatan fungsi koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Substansi rekomendasinya sebenarnya menyangkut optimalisasi kinerja dan menurut saya itu sudah tercermin dalam aktivitas KPK selama ini. Hanya saja, yang perlu diperkuat lagi adalah fungsi korodinasi," ujar Fickar.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, dewan pengawas KPK dipastikan tidak berasal dari DPR, namun dari unsur masyarakat seperti akademisi, ulama, aktivis dan selainnya.

Nantinya, dewan pengawas dibentuk oleh Pimpinan KPK dengan memperhatikan aspirasi publik sehingga prosesnya transparan.

"Salah satu rekomendasi kami adalah sebaiknya KPK segera membentuk dewan pengawas yang melibatkan faksi publik. Pengertian publik bagaimana, ya monggo pimpinan KPK terjemahkan," lanjut politisi Golkar itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Nasional
Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Nasional
Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.