Bupati Jadi Tersangka Korupsi, Situs Pemkab Jombang Diretas "Berandal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-penetapan tersangka kasus korupsi terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, situs Pemerintah Kabupaten Jombang diretas.

Peretas yang menamakan dirinya "Berandal" itu membuat laman bernada satire di laman http://jombangkab.go.id/index.html.

Laman tersebut menampilkan gambar tengkorak yang sedang menari dan memakai topi fedora dengan latar berwarna hitam

Di tangan kanannya memegang sebatang rokok yang mengeluarkan asap. Sementara tangan kirinya memegang gelas minuman.

Tepat di bawah gambar itu terdapat tulisan bernada satire. "Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita."

(Baca juga: Bupati Jombang: Saya Mohon Maaf...)

Namun, peretasan defacement itu hanya dilakukan pada URL index.html, sehingga tidak berpengaruh terhadap keseluruhan situs. Adapun situs jombangkab.go.id masih dapat diakses seperti biasa.

Peretasan ini diduga terkait kasus korupsi yang baru diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menangkap tangan Bupati Jombang.

KPK sendiri telah menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti.

"KPK meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka yakni IS yang diduga sebagai pemberi suap dan NSW Bupati Jombang sebagai penerima suap," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2018).

(Baca juga: Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Jombang Terkait Kasus Suap)

Laode menuturkan, suap tersebut diberikan oleh Inna agar Nyono, selaku bupati, menetapkan Inna sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif. 

Total suap yang diberikan kepada Nyono, kata Laode berjumlah Rp 275 juta.

"Diduga pemberian uang dari IS ke NSW agar bupati menetapkannya sebagai kepala Dinas Kesehatan, karena dia (Inna) masih Plt," tuturnya.