Akademisi: Islam Mengapresiasi KB dan Terbuka dengan Pendidikan Reproduksi

Kompas.com - 04/02/2018, 15:57 WIB
Diskusi publik tentang Pasal 481 dan 483 RKUHP Ancaman KUHP untuk Program Keluarga Berencana, Jakarta, Minggu (4/2/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDiskusi publik tentang Pasal 481 dan 483 RKUHP Ancaman KUHP untuk Program Keluarga Berencana, Jakarta, Minggu (4/2/2018).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen IAIN Cirebon Abdul Muiz Ghazali mengatakan, Islam sangat mengapresiasi program keluarga berencana dan terbuka dengan pendidikan reproduksi.

Pasal 481 dan 483 dalam RKUHP berpotensi mengancam program Keluarga Berencana (KB) dan keberlanjutan pendidikan Islam.

Muiz menuturkan, jauh sebelum ada program KB di Indonesia, sudah dikenal sistem 'azl, atau yang lebih familiar dengan istilah coitus interuptus.

"Islam sebenarnya sangat mengapresiasi KB. Jauh sebelum ada KB, sudah ada sistem 'azl," kata Muiz dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (4/2/2018).

(Baca juga : Dalam RKUHP, Menunjukkan dan Menawarkan Kondom Bisa Dipidana)

Demikian halnya ihwal mencegah kehamilan (kontrasepsi), dalam ajaran agama Islam dikenal istilah tandzimun nasl (mengatur jarak kehamilan) dan tahdidun nasl (membatasi kehamilan).

Muiz menjelaskan, tandzimun nasl atau mengatur jarak kehamilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa orangtua benar-benar mampu memenuhi tanggungjawabnya kepada si anak.

"Orangtua ini sanggup tidak untuk membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya, menghidupi anaknya. Dia punya kesanggupan atau tidak untuk punya anak," kata Muiz.

(Baca juga : Jika Menawarkan Kondom Dipidana, Penyebaran HIV/AIDS Akan Meningkat)

Ia menambahkan, untuk saat ini sangat tepat jika di Indonesia diterapkan tahdidun nasl atau pembatasan kehamilan atau program KB.

Sebab, menurut Muiz, saat ini saja sudah banyak masyarakat Indonesia yang tidak terdidik.

"Bagaimana tanggungjawab orangtua terhadap anak, itu malah hilang. Ini karena kita boleh dikatakan terlalu sembrono memiliki anak," ucap Muiz.

(Baca juga : Pasal soal Kontrasepsi di RKUHP Diminta Dihapus)

Mengenai pasal yang mengatur tentang alat kontrasepsi dalam RKUHP, yakni pasal 481 dan 483, Muiz menilai banyak kerancuan. Salah satu kerancuannya ada pada frasa alat untuk mencegah kehamilan.

Selain itu, menurut Muiz apabila pasal itu disahkan, maka akan berimplikasi terhadap keberlanjutan pendidikan Islam, yang juga sangat terbuka dengan persoalan reproduksi.

Sebab bukan tidak mungkin, kata dia, para pengajar di pondok-pondok pesantren yang memberikan pendidikan reproduksi bisa dikenakan pasal 481 dan 483 tersebut.

"Saya kira agak besar persoalannya. Bukan hanya ketidaktahuan orang per orang tentang (reproduksi) dirinya sendiri. Tetapi juga keberlanjutan pendidikan Islam di masa depan, dan saya kira juga agama lain," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X