Pasal Penghinaan terhadap Presiden dalam RKUHP Berpotensi Jadi Alat Represi

Kompas.com - 04/02/2018, 12:38 WIB
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINAktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).
|
EditorErwin Hutapea

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu berpendapat bahwa pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi mengekang hak warga sipil dalam berekspresi.

Oleh sebab itu, ia menilai pasal penghinaan terhadap presiden sebaiknya dihapuskan agar tak dijadikan alat represi pemerintah.

"Sebelum RKUHP diketuk palu dan disahkan maka sebaiknya pasal-pasal mengenai lesse majeste yang akan mengekang hak-hak warga sipil dalam berekspresi dihapuskan. Agar pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat represi penguasa," ujar Erasmus kepada Kompas.com, Minggu (4/2/2018).

Pasal 263 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Erasmus menjelaskan, secara historis, pasal ini disebut sebagai pasal lesse majeste, yang bertujuan melindungi martabat keluarga Kerajaan Belanda.

Pasal itu bermaksud menempatkan kepala negara sebagai posisi yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik. Ketentuan pidana penghinaan terhadap presiden sebelumnya diatur dalam Pasal 134 KUHP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Bawa Indonesia ke Era Otoriter

Penerapan Pasal 134 KUHP pernah menimpa aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan.

Ucapan Monang dianggap merendahkan nama baik presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika itu Monang memberikan orasi sebagai wujud kekecewaannya dan kawan-kawannya terhadap kinerja program 100 hari SBY yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.

Atas perbuatannya, pada 9 Mei 2005, Monang dihukum pidana selama enam bulan penjara melalui penggunaan Pasal 134 KUHP.

Dalam ketentuan tersebut, kata Erasmus, pasal penghinaan terhadap presiden sangat mungkin digunakan untuk menekan kritik dan pendapat terhadap presiden dan wakil presiden.

Hal itu merupakan dampak dari tidak adanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dianggap sebagai penghinaan.

"Hal demikian menunjukkan lenturnya pemaknaan Pasal 263 ayat 1 RKUHP," ucap Erasmus.

Kompas TV Pasal Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam revisi Undang-Undang KUHP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.