Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kartu Kuning" kepada Jokowi Dianggap Cara Kritik yang Efektif

Kompas.com - 02/02/2018, 22:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Jokowi dinilai sebagai cara mengkritik yang halus, tetapi efektif.

Aksi itu dilakukan Zaadit saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairiung, Depok, Jumat (2/2/2018).

"Menurut saya, ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi, Jumat malam.

Baca juga: Cerita Ketua BEM UI Nekat Kartu Kuning Jokowi dan Diamankan Paspampres

Menurut dia, cara seperti ini jauh berbeda dengan aksi demonstrasi mahasiswa di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau," kata dia.

Pangi menilai, aksi yang dilakukan seorang diri oleh Ketua BEM UI ini bisa menjadi sorotan masyarakat.  

"Aksi satu ketua BEM UI tiup peluit kartu kuning langsung trending topic dan jadi effect yang efektif mengingatkan pemerintah," kata dia.

Baca juga: Bantah Johan Budi, BEM UI Tegaskan Tak Ada Jadwal Pertemuan dengan Jokowi

Selain itu, Pangi juga mengapresiasi tak ada kerusuhan yang timbul dari aksi ini. Zaadit yang melakukan aksi seorang diri juga tidak mendapat perlakuan kasar dari Paspampres.

"Salut dan kita apresiasi Presiden Jokowi, terkesan Presiden Jokowi tidak lah otoriter seperti banyak tuduhan orang selama ini terhadap Beliau. Presiden sangat demokratis," kata dia.

Sebelumnya, Zaadit mengatakan, kartu kuning tersebut diberikan sebagai peringatan kepada Jokowi mengenai berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.

Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan BEM UI.

Pertama, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.

Kedua, rencana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini dinilai bisa membuat polri/TNI tak netral dalam Pilkada.

Baca juga: Gara-gara Kartu Kuning, Pertemuan Jokowi dengan BEM UI Batal

Ketiga, BEM UI menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Zaadit mengatakan, BEM UI sebenarnya hendak menyampaikan langsung tuntutan ini kepada Jokowi tanpa melakukan aksi.

Pihak rektorat, menurut dia, sudah menjanjikan adanya pertemuan antara Jokowi dan BEM UI. Namun, hingga pagi tadi, tak ada penjelasan lebih lanjut terkait janji tersebut.

"Jadi aksi ini upaya kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi yang sudah bersedia hadir di UI," kata dia.

Kompas TV BEM UI menyebut aksi yang dilakukan ketuanya sebagai aksi tunggal di tengah kedatangan presiden ke Kampus UI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com