Kompas.com - 02/02/2018, 21:07 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden harus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Taufiqulhadi, pasal tersebut bertujuan untuk melindungi kewibawaan presiden.

"Tapi itu memang harus ada perlindungan pada kewibawaan kepala pemerintahan," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat (2/2/2018).

"Kebetulan kepala pemerintahan itu kepala negara. Jadi kalau misalnya kita tidak hormati, kalau kita hina ini bagaimana," ujar dia.

(Baca juga: Pernah Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Muncul Lagi di RKUHP)

Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, figur seorang pemimpin meski bukan simbol negara tetap harus dihormati.

Di sisi lain, kata Taufiqulhadi, seorang presiden merupakan hasil dari pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, harus ada aturan hukum yang mengatur soal penghinaan terhadap presiden.

"Karena itu harua diatur bangsa yang beradab dia pasti akan menghormati orang yang menjadi pemimpin karena kalau dia (masyarakat) tidak bisa menghargai orang menjadi pemimpin sebenarnya bangsa itu sudah gagal," tuturnya.

"Kita memilih presiden kemudian kita hina kan sama saja menghina kita sendiri," kata Taufiqulhadi.

(Baca juga: Jika Substansi Pasal Penghinaan Presiden Sama Maka akan Kembali Dibatalkan MK)

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.