RKUHP Kedepankan Semangat Pemidanaan, Komnas HAM Sarankan Ada Uji Dampak

Kompas.com - 02/02/2018, 19:37 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP, Jakarta, Jumat (2/2/2018). RKUHP harus diuji dampak terlebih dahulu dan pembahasannya perlu melibatkan publik dan masukan dari berbagai pihak. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP, Jakarta, Jumat (2/2/2018). RKUHP harus diuji dampak terlebih dahulu dan pembahasannya perlu melibatkan publik dan masukan dari berbagai pihak.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR dan pemerintah melakukan uji dampak sebelum pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menilai, semangat RKUHP yang baru adalah semangat memidanakan atau memenjarakan.

"Ini yang menarik, karena di banyak tempat, politik pemidanaan itu malah berkurang. Jenis-jenis pidana malah turun, dan ini dicerminkan dengan misalnya banyak penjara yang makin lama semakin susut," kata Anam, di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Di sisi lain, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah melebihi kapasitas (over capacity).

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan Rancangan KUHP

Menurut Anam, jika disahkan, RKUHP justru berpotensi menambah persoalan over capacity di penjara di Indonesia.

"Kita enggak akan memimpikan bahwa masalah over capacity ini bisa terjawab. Kita akan banyak membangun penjara. Lupa membangun sekolah, lupa membangun madrasah, tempat pelayanan kesehatan, puskesmas," kata dia.

"Nah bahayanya di situ. Makanya, perlu uji dampak. Tetapi itu belum dilakukan, termasuk memanggil Bappenas," lanjut Anam.

Baca: Pasal Korupsi dalam Rancangan KUHP Dinilai Masih Rawan Masalah

Anam menambahkan, seharusnya DPR dan pemerintah memperluas pihak-pihak yang dimintai masukan soal pengesahan RKUHP.

"Kalau dengan politik RKUHP seperti ini, kira-kira ke depan itu proyeksi pembangunan kira membutuhkan biaya berapa? Kan belum pernah dihitung itu," kata Anam.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pengesahan RKUHP ditunda.

Kompas TV Aksi sekelompok warga Cikupa terhadap pasangan muda mudi yang dianggap berbuat mesum sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.