RKUHP Kedepankan Semangat Pemidanaan, Komnas HAM Sarankan Ada Uji Dampak

Kompas.com - 02/02/2018, 19:37 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP, Jakarta, Jumat (2/2/2018). RKUHP harus diuji dampak terlebih dahulu dan pembahasannya perlu melibatkan publik dan masukan dari berbagai pihak. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP, Jakarta, Jumat (2/2/2018). RKUHP harus diuji dampak terlebih dahulu dan pembahasannya perlu melibatkan publik dan masukan dari berbagai pihak.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR dan pemerintah melakukan uji dampak sebelum pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menilai, semangat RKUHP yang baru adalah semangat memidanakan atau memenjarakan.

"Ini yang menarik, karena di banyak tempat, politik pemidanaan itu malah berkurang. Jenis-jenis pidana malah turun, dan ini dicerminkan dengan misalnya banyak penjara yang makin lama semakin susut," kata Anam, di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Di sisi lain, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah melebihi kapasitas (over capacity).

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan Rancangan KUHP

Menurut Anam, jika disahkan, RKUHP justru berpotensi menambah persoalan over capacity di penjara di Indonesia.

"Kita enggak akan memimpikan bahwa masalah over capacity ini bisa terjawab. Kita akan banyak membangun penjara. Lupa membangun sekolah, lupa membangun madrasah, tempat pelayanan kesehatan, puskesmas," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah bahayanya di situ. Makanya, perlu uji dampak. Tetapi itu belum dilakukan, termasuk memanggil Bappenas," lanjut Anam.

Baca: Pasal Korupsi dalam Rancangan KUHP Dinilai Masih Rawan Masalah

Anam menambahkan, seharusnya DPR dan pemerintah memperluas pihak-pihak yang dimintai masukan soal pengesahan RKUHP.

"Kalau dengan politik RKUHP seperti ini, kira-kira ke depan itu proyeksi pembangunan kira membutuhkan biaya berapa? Kan belum pernah dihitung itu," kata Anam.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pengesahan RKUHP ditunda.

Kompas TV Aksi sekelompok warga Cikupa terhadap pasangan muda mudi yang dianggap berbuat mesum sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.