Menurut Fahri, Rekomendasi Pansus Angket soal Dewan Pengawas KPK Sia-sia

Kompas.com - 02/02/2018, 13:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sejin (22/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sejin (22/8/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Presiden dan KPK membentuk Dewan Pengawas, sia-sia.

Menurut dia, rekomendasi ini terlambat karena KPK sudah banyak melakukan pelanggaran dalam proses kerjanya. Salah satunya, kata dia, soal penyadapan.

Fahri mengatakan, Pansus seharusnya fokus pada temuannya dan memperbaiki kekurangan KPK.

"Ini memerlukan restrukturisasi secara menyeluruh. Kalau Pansus saya enggak tahu kan anggotanya lain. Sebagai Pimpinan DPR saya lihat begitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Baca juga: Jokowi Enggan Tanggapi Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK

Selain itu, menurut Fahri, rekomendasi Pansus sebaiknya berupa restrukturisasi KPK dengan mengintegrasikannya pada sistem pencegahan, tepatnya dengan Ombudsman.

Dengan demikian, KPK akan fokus pada aspek pencegahan sehingga penindakan dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, kata Fahri, saat ini sistem pencegahan korupsi di Indonesia masih lemah.

"Makanya saya mengusulkan sistem pencegahan agar seperti Korea Selatan. KPK-nya cuma 8 tahun. Sisanya diintegrasikan dengan Ombudsman sehingga punya cabang di seluruh Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: Pansus Angket Usul Bentuk Dewan Pengawas, Ini Tanggapan KPK

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Masinton Pasaribu membenarkan bahwa draf sementara rekomendasi Pansus Angket KPK yang dikirim ke seluruh fraksi berisi permintaan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

"Jadi gini, rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK. Dewas nanti supaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Saat ini, rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas tengah dipelajari seluruh fraksi.

Pansus masih menunggu respons dari seluruh fraksi di DPR terkait persetujuan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.