Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden - Kompas.com

Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden

Kompas.com - 02/02/2018, 10:48 WIB
Maria Katarina Sumarsih atau biasa disapa Sumarsih, orangtua Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, beraksi saat aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Maria Katarina Sumarsih atau biasa disapa Sumarsih, orangtua Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, beraksi saat aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, mengkritik munculnya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR. Haris mencium adanya kepentingan Presiden Joko Widodo untuk berlindung di balik pasal tersebut.
 
"Presiden pasti menikmati pasal ini. Pasal ini bisa digunakan untuk membungkam mereka yang kritis kepada Presiden," kata Haris kepada Kompas.com, Jumat (2/1/2018).

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara. Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, saat ditemui di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, saat ditemui di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).
Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi. Dalam Pasal 264 RKUHP, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Baca juga: Pernah Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Muncul Lagi di RKUHP

"Pasal ini politis dan hanya diciptakan untuk kepentingan segelintir kelompok yang berkuasa," kata Haris.

Haris menilai, munculnya pasal ini juga menandakan bahwa Jokowi tidak siap menerima kritik dari masyarakat. Harusnya, kata dia, Jokowi sebagai kepala negara mesti tahu betul risiko memimpin Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Sebab, yang dikritik itu posisinya sebagai presiden, bukan personalnya," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini.

Baca juga: Menyoal Pasal Zombie, Pasal Mati yang Hidup Kembali dalam RKUHP

Harus menyadari, terkadang ada penghinaan yang dilakukan masyarakat terhadap sisi personal seorang presiden. Namun, menurut dia, aturan mengenai hal ini sudah ada dalam pasal tentang pencemaran nama baik sehingga tak harus dibuat aturan khusus.

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengaku tidak tahu apakah pasal penghinaan presiden di draf RKUHP saat ini adalah pesanan Jokowi atau bukan.

"Saya belum tahu soal itu, saya yang belum dapat informasi soal itu," kata Johan.

Lebih jauh, Johan meminta hal teknis yang berkaitan dengan RKUHP ditanyakan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Kompas TV Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta isu tentang perilaku LGBT tidak dijadikan sebagai pencitraan politik.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Megapolitan
Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Regional
KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

Nasional
Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Nasional
'May Day', Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

"May Day", Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

Megapolitan
Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Nasional
Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Megapolitan
Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Megapolitan
Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Regional
Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Nasional
Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Internasional
Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Megapolitan
Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Megapolitan
Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Nasional
Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Internasional

Close Ads X