Berkas Lengkap, Kasus Korupsi Alat KB di BKKBN Dilimpahkan ke Kejari Jaktim

Kompas.com - 02/02/2018, 07:37 WIB
Ilustrasi kontrasepsi IUD atau KB Spiral. ThinkstockphotosIlustrasi kontrasepsi IUD atau KB Spiral.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah merampungkan berkas penyidikan dugaan korupsi pengadaan Susuk KB II/ Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di BKKBN.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, penyidik kemudian menyerahkan empat tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan tahap 2 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujar Rum melalui siaran pers, Jumat (2/2/2018).

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty. KOMPAS.com/SRI LESTARI Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty.
Keempat tersangka itu adalah Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berinisial Yenni Wiriawaty, Direktur PT Djaja Bima Agung berinisial Luana Wiriawaty, serta mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN Karnasih Tjiptaningrum.

Baca juga : Kejagung Tetapkan Pejabat BKKBN sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Alat KB

Rum mengatakan, atas pelimpahan itu, dilakukan penahanan terhadap keempat tersangka secara terpisah.

Surya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Jakarta Timur serta Karnasih dan Luana ditahan di Rutan Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur.

Sementara Yenny dijadikan tahanan kota dengan pertimbangan usianya yang audah 71 tahun dan dalam keadaan sakit.

"Sehingga perlu perawatan berdasarkan rekam medik dan surat keterangan dokter," kata Rum.

Dalam pengadaan alat KB 2015, disediakan pagu anggaran sebesar Rp 191.340.325.000 dari APBN. Pada saat proses lelang, penawaran harga yang dimasukkan dikendalikan oleh PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang. Perusahaan tersebut membuat penetapan harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Kejaksaan menganggap terjadi pemahalan harga dalam pengadaan alat KB tersebut. Diduga, ada persekongkolan dalam penyertaan dan penggunaan harga penawaran.

Baca juga : Pengacara Ungkap Kejanggalan Penetapan Kepala BKKBN sebagai Tersangka

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X