Kompas.com - 01/02/2018, 16:02 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, perluasan pasal tindak pidana zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan upaya kriminalisasi.

Menurut Erasmus, ketentuan pasal tersebut justru akan membahayakan bagi para politisi, termasuk anggota DPR sebagai legislator.

Alasannya, tidak menutup kemungkinan pasal tersebut akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjebak.

"Pasal zina ini pasal mati, sebenarnya sangat berbahaya bagi politisi tapi mereka tidak sadar. Orang dengan mudah bisa menjebak politisi dengan pakai pasal itu," ujar Erasmus, saat ditemui di Kantor ICJR, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Baca juga: Dalam Pasal Zina RKUHP, Korban Pemerkosaan Berpotensi Dipenjara Lima Tahun

Pasal 484 ayat (1) huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dikategorikan zina.

Tindak pidana zina tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sementara, pada Pasal 484 ayat (2) diatur mengenai pihak-pihak yang dapat melaporkan tindak pidana zina yakni suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

Erasmus menilai, pasal tersebut sangat bersifat karet dan membuka peluang penyalahgunaan atau kriminalisasi.

"Orang bisa saja kirim lawan jenis ke kamarnya lalu minta mengaku mereka bersetubuh ya selesai," kata Erasmus.

Baca juga: Hindari Persekusi, Ketentuan Pelapor dalam Pasal Zina Perlu Diperketat

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan untuk memperluas pasal zina.

Selama ini, perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan

Sementara, dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan yang sah bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.

Diketahui draf RKUHP tersebut tengah dibahas antara DPR dan pemerintah sebelum disahkan dalam rapat paripurna 14 Februari 2018.

Kompas TV Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta isu tentang perilaku LGBT tidak dijadikan sebagai pencitraan politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Nasional
UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.