Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi PKS: Keberanian Ibu Susi Buat Banyak Orang Gemetar

Kompas.com - 01/02/2018, 15:26 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pujian mengalir untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keberanian Susi menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan dinilai sangat berani.

"Kami apresiasi keberanian Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal yang curi ikan itu. Itulah yang membuat orang gemetar," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membuka diskusi tentang nelayan dan kelautan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/2/2018).

Menurut Jazuli, seharusnya laut Indonesia yang luas memberikan kontribusi berarti bagi nelayan dan penerimaan negara. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Sumber daya perikanan di laut Indonesia, menurut dia, justru banyak dicuri. Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal dirasa perlu dilakukan untuk memberikan efek jera.

"Kami support gerakan Ibu Susi ini sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat. Makanya, kalau ada menteri lain yang tidak berpihak kepada rakyat, kita tenggelamkan juga," kata Jazuli.

(Baca juga: "Ibu Susi Kalau Kerja Bleng, Bleng, Bleng, Selesai...")

Meski demikian, Fraksi PKS juga tetap mengkritik pemerintah yang masih mengimpor garam. Padahal, menurut Jazuli, Indonesia memiliki luas laut yang sangat luas.

"Ada celetukan, laut kita luas, tetapi kenapa masih harus impor garam? Apakah karena untuk kebutuhan rakyat atau ada spekulan? Ini juga harus dijawab," ucap Jazuli.

Saat ini, kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing justru dinilai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah cukup.

Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta untuk menyudahi aksi penenggelaman kapal dan fokus untuk meningkatkan ekspor sektor kelautan dan perikanan.

Kompas TV Presiden Jokowi akan membahas pelarangan cantrang bersama perwakilan nelayan dan juga Menteri Susi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com