PAN Yakin Presiden Tak Setujui Usulan Mendagri soal Penjabat Gubernur dari Polri

Kompas.com - 01/02/2018, 14:55 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yakin Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjaga netralitas Polri dalam pilkada.

Oleh karena itu, ia yakin, Jokowi tak akan menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dua petinggi Polri yang diajukan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Saya dengar pernyataan Pak Pratikno, bahwa itu wacana. Jadi Pak Pratikno bilang wacana, artinya kan belum tentu. Saya percaya Pak Presiden mengambil keputusan bijak untuk keteduhan, agar tidak gaduh," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Ketua MPR ini tak sepakat jika perwira Polri menjabat sebagai penjabat gubernur.

Baca juga: Jokowi Dikritik karena Anggap Usulan Penjabat Gubernur dari Polri Hal Biasa

Apalagi, di Jawa Barat, salah satu calon wakil gubernurnya masih berstatus polisi yakni Irjen (Pol) Anton Charliyan.

Zulkifli  mengatakan, biasanya penjabat gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah daerah setempat atau Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga mempermasalahkan petinggi Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur karena masih dengan status aktif.

"Ya saya kira kalau dari dulu kalau ada aparat kemanan entah polisi atau tentara, masuk dalam pemerintahan, kan harus melalui ASN. Mengubah status, menjadi ASN. Bukan aparatur keamanan aktif. Kalau aktif kan belum pernah soalnya," lanjut dia.

Baca juga: Penjabat Gubernur dari Perwira Polri Diyakini Membuat Pilkada Lebih Aman

Presiden Joko Widodo belum mau berbicara banyak soal polemik perwira Polri yang diusulkan menjadi penjabat Gubernur.

Jokowi beralasan, surat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait usulan tersebut belum ia terima.

Sebelumnya, Mendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Kompas TV Meski demikian, semua keputusan dikembalikan kepada presiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.