Kompas.com - 01/02/2018, 12:55 WIB
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, mengatakan bahwa lembaganya telah meminta Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri menghentikan proses lelang dalam proyek e-KTP.

Namun, Gamawan menolak menghentikan proses lelang. Kemendagri tidak mengikuti saran yang dikeluarkan LKPP melalui surat resmi untuk menghentikan proyek yang diduga bermasalah.

Hal itu dikatakan Setya Budi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2/2018).

"Kami sudah kirim surat. Semestinya dia sebagai pengguna anggaran tahu. Tidak boleh tidak tahu, dia, kan, tetapkan persetujuan pemenang," ujar Setya Budi kepada majelis hakim.

(Baca juga: Mengaku Anak Ulama, Gamawan Bersumpah Tidak Terima Uang E-KTP)

Menurut Setya Budi, sesuai peraturan presiden, proyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp 100 miliar harus melalui persetujuan menteri.

Selain itu, menurut Setya Budi, pemenang lelang juga sudah ditetapkan ketika masih ada proses sanggah banding.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Majelis hakim merasa heran karena dalam persidangan sebelumnya, Gamawan berulang kali mengatakan tidak pernah diberi tahu soal adanya masalah dalam proses lelang e-KTP.

(baca: Gamawan Fauzi: Saya Enggak "Ngerti" E-KTP Korupsinya di Mana)

Bahkan, menurut Gamawan, tidak ada peringatan dari lembaga pendamping, termasuk LKPP.

Majelis hakim bertanya, apakah surat yang disampaikan LKPP tidak sampai kepada Gamawan Fauzi.

Namun, Setya Budi memastikan bahwa surat LKPP telah diserahkan kepada Kemendagri.

"Ya, saya tidak tahu, ini tidak logis. Di perpres yang jawab sanggah banding itu menteri. Seharusnya dia baca dong, ini, kan, proyek triliunan rupiah," kata Setya Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Nasional
Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Nasional
Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Nasional
Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Nasional
Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Nasional
ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Nasional
Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X