Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana

Kompas.com - 01/02/2018, 09:49 WIB
Ilustrasi Nikah Siri Kompas.comIlustrasi Nikah Siri
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini, berpendapat bahwa perluasan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over krimininalisasi.

Menurut Ajeng, jika perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami.

"Nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana. Kalau RKUHP ini jadi, mereka bisa dipidana," ujar Ajeng saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Ajeng menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan oleh negara.

Sementara nikah siri dan poligami yang tidak disertai izin istri pertama dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum karena secara administrasi kependudukan tidak dicatat.

Baca juga: Hindari Persekusi, Ketentuan Pelapor dalam Pasal Zina Perlu Diperketat

Sementara pada Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nikah siri juga bisa kena, kan, bukan perkawinan yang sah. Dalam UU Perkawinan, perkawinan yang sah itu perkawinan yang dicatatkan oleh negara," ucapnya.

Di sisi lain, Ajeng memprediksi, jika perluasan pasal zina tersebut disetujui dan disahkan, akan menyasar kriminalisasi terhadap masyarakat miskin.

Sebab, lanjut Ajeng, banyak orang memutuskan menikah siri karena faktor ekonomi dan geografis. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil kerap menikah secara adat atau agama dan tidak dicatatkan karena jarak kantor pencatatan sipil yang sangat jauh.

"Banyak juga orang karena faktor ekonomi atau geografis hanya menikah siri, tidak dicatatkan karena jarak antara rumah dan kantor KUA sangat jauh," kata Ajeng.

Baca juga: Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan memperluas pasal zina. Selama ini perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan

Sementara dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan yang sah bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Nasional
Risma Ingin Atlet dan Pelatih Peparnas XVI Divaksinasi Sebelum Akhir Oktober

Risma Ingin Atlet dan Pelatih Peparnas XVI Divaksinasi Sebelum Akhir Oktober

Nasional
Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Nasional
Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.