Kompas.com - 01/02/2018, 07:08 WIB
Potret residen bernama G (17) dikamarnya di area rawat inap wanita di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017). Pemerintah dan Kepolisian menyatakan Indonesia darurat narkoba dan menabuhkan perang terhadap peredarannya, para bandar diancam hukuman tegas hingga hukuman mati. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPotret residen bernama G (17) dikamarnya di area rawat inap wanita di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017). Pemerintah dan Kepolisian menyatakan Indonesia darurat narkoba dan menabuhkan perang terhadap peredarannya, para bandar diancam hukuman tegas hingga hukuman mati.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hukuman mati tidak akan lagi menjadi pidana pokok. Sebab, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hukuman tersebut akan masuk ke dalam pidana khusus yang di dalamnya terdapat pidana alternatif.

Anggota Panja RUU KUHP Arsul Sani mengungkapkan, dengan adanya pidana alternatif, nantinya hukuman mati untuk terpidana bisa berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan syarat.

"Itu penjabaranya ada di pasal-pasal tentang hukuman mati di belakangnya nanti," ujarnya acara diskusi RKUHP di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)
Syarat yang dimaksud yaitu adanya perubahan sikap secara signifikan terpidana mati dalam menjalani masa tunggu eksekusi. Mekanismenya akan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga : DPR dan Pemerintah Sepakat Hukuman Mati Tetap Diberlakukan

"Kalau hakim menjatuhkan hukuman mati kepada saya, dengan masa tunggu 10 tahun, saya ini menjadi orang yang baik, taubatan nasuha (taubat sungguh-sungguh), maka hukuman itu berubah jadi hukuman penjara seumur hidup," kata Arsul.

Pemerintah, tutur Arsul, menginginkan agar peralihan hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup harus atas izin Presiden atau Menteri Hukum dan HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dalam pembahasan RKUHP di DPR, usulan itu ditolak. DPR kata dia, menilai usulan pemerintah tersebut bisa bermuatan politis karena harus ada izin Presiden atau Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga : Dituntut Hukuman Mati, Kekasih yang Bunuh Calon Pengantinnya Gemetar...

Oleh karena itu, DPR sepakat peralihan hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup harus berdasarkan keputusan pengadilan. Sebab, hukuman mati juga dijatuhkan berdasarkan keputusan pengadilan.

Namun, kata Asrul, jika terpidana mati tetap tidak menunjukan perbaikan selama berada di penjara, maka hukuman mati harus dilaksanakan.

Dukungan PBNU

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.