Kompas.com - 31/01/2018, 23:28 WIB
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menilai bahwa ketentuan mengenai pelapor dalam tindak pidana perzinaan perlu diperketat.

Pasal 484 Ayat (2) draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, tindak pidana zina tidak bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

Menurut Junimart, pelapor tindak pidana zina harus dibatasi dengan ketentuan hubungan darah. Dengan demikian, tidak semua orang bisa melaporkan adanya tindak pidana jika tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.

"Kita harus batasi, yang berkepentingan, yang punya hubungan darah. Jadi jangan setiap orang bisa melapor. Ini juga harus kita batasi juga dalam KUHP," ujar Junimart saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

(Baca juga: Pasal Zina di Ruu KUHP Dikhawatirkan Buat Masyarakat Main Hakim Sendiri)

Politisi PDI-P itu mengatakan, jika ketentuan mengenai pelapor diperketat maka potensi persekusi dan main hakim sendiri di tengah masyarakat akan meningkat.

Tidak menutup kemungkinan juga, kata Junimart, pasal itu akan dimanfaatkan seseorang untuk menjebak orang lain

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimana pun caranya agar persekusi ini tidak terjadi. Jika tidak diperketat itu bisa penyalahgunaan," ujar dia.

"Kalau dia berkepentingan dan punya hubungan darah dia bisa (melaporkan). Tapi kalau setiap orang bisa melaporkan itu aneh, bisa menjebak dan main hakim sendiri," kata Junimart.

(Baca juga: Belasan Ribu Dukungan untuk Petisi Tolak Perluasan Pasal Zina di RKUHP )

Diketahui, pasal perzinaan diperluas dalam draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018.

Pasal 484 ayat (1) huruf e menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan diancam pidana penjara lima tahun.

Sedangkan dalam KUHP yang lama, perzinaan dapat dipidana jika salah satu pelaku telah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.