Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarikat Islam Minta Penjelasan Kapolri Terkait Video yang Viral

Kompas.com - 31/01/2018, 16:09 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat Syarikat Islam yang dipimpin Hamdan Zoelva menemui Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk meminta klarifikasi terkait sebuah video yang belakangan menjadi viral.

Video itu menampilkan pidato Tito di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten, 8 Februari 2017.

Dalam video itu, Kapolri melontarkan pernyataan yang seolah mengesampingkan ormas islam di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Tadi kami minta klarifikasi tentang pernyataan itu dan (Tito) menyampaikan kronologis cerita yang cukup lengkap tentang bagaimana pernyataan itu sebenarnya," ujar Hamdan usai bertemu Tito di rumah dinas Kapolri, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Hamdan menganggap tak ada niat Tito untuk mengesampingkan ormas selain NU dan Muhammadiyah.

Pernyataan itu disampaikan Tito di pondok pesantren milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pada Februari 2017.

Menurut Tito, kata Hamdan, pidato itu sebenarnya berdurasi 26 menit. Sementara video yang viral hanya berdurasi sekitar dua menit. Dengan demikian, banyak bagian video yang terpotong sehingga pesan utuhnya tidak tersampaikan.

"Pidato itu terpotong-potong sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato yang saat itu dilakukan," kata Hamdan.

 

Tidak dimanfaatkan

Hamdan mengaku protes keras dengan pernyataan Kapolri begitu melihat video yang viral. Namun, setelah mendapat penjelasan langsung dari Tito, dirinya bisa memahami dan meyakini bahwa Tito tidak berniat mendiskriminasi ormas islam.

"Tidak ada niat sama sekali beliau untuk mengenyampingkan ormas islam lain dan untuk menyatakan ormas lain merontokan negara. Tidak ada," kata Hamdan.

Hamdan mengatakan, konteks pernyataan Tito dalam pidato tersebut ingin memberitahu bahwa ada ormas islam radikal yang bisa memecah belah bangsa.

Ia percaya pada penjelasan Kapolri karena ada saksi hidup yang mengamati pidato saat itu, yakni Ma'ruf sendiri.

Hamdan meminta agar video yang viral tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengadu domba dan mengganggu persatuan bangsa.

Apalagi saat ini situasi menjelang Pilkada sudah cukup panas. Hamdan memberi saran kepada Kapolri agar menayangkan video pidato tersebut secara lengkap agar masalah menjadi clear.

"Sampai-sampai beliau mengatakan kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf. Beliau sampaikan begitu," kata Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com