Jaksa Agung Soroti Black Campaign dengan Isu SARA Jelang Pilkada

Kompas.com - 31/01/2018, 12:41 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menyoroti potensi munculnya kampanye hitam (black campaign) menggunakan isu SARA di pilkada 2018. Ia menilai hal itu harus diwaspadai sebab mengancam persatuan bangsa.

"Menggunakan teknologi untuk black campaign. Salah satunya dengan sebar hoaks, menerapkan politik identitas yang memanfaatkan isu SARA, mempertentangkan suku agama dan ras, itu bahaya," kata Prasetyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Ia menyatakan hal itu dapat menimbulkan kebencian dan pertentangan sejumlah golongan di akar rumput dengan dampak jangka panjang, serta bisa disulut di kemudian hari.

Karena itu, ia menambahkan, penggunaan isu SARA dalam kampanye perlu diawasi benar oleh penyelenggara pemilu.


"Untuk itu semua dibutuhkan langkah pencegahan dari aparat kemanan. Mengingat perbuatan tersebut bukan hanya tindak pidana pemilu tapi mengancam keutuhan dan persatuan negara," lanjut dia.

Laporkan

Sebelumnya, Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) akan meneken Memorandum of Agreement (MoA) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menangani konten kampanye bermuatan SARA, fitnah, dan ujaran kebencian di medsos.

Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan satu tim untuk memonitor medsos selama kampanye, yang bertugas mengawasi kampanye di medsos. Namun, ia memastikan Bawaslu juga akan menangani dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat.

“Jadi kami membuka siapapun. Penanganan pelanggaran bisa dari hasil temuan kami, atau dari laporan publik,” kata Abhan di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Lebih lanjut, dia mengatakan, masyarakat bisa melaporkan kampanye di medsos yang bermuatan SARA, fitnah, dan ujaran kebencian langsung ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, ataupun Panwas Kabupaten/Kota.

Masyarakat bisa juga mengirimkan laporan ke akun Facebook Bawaslu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X