KPK Lakukan Penyelidikan Baru Terkait Aliran Dana dalam Kasus Suap Gatot Pujo

Kompas.com - 30/01/2018, 19:52 WIB
Terdakwa dalam perkara dugaan suap, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa dalam perkara dugaan suap, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan penyelidikan baru dalam pengembangan perkara kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2020.

Suap dari Gatot itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Selain itu, terkait pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota dewan pada 2015.

Baca juga: Jadi Justice Collaborator, Istri Gatot Pujo Merasa Terbantu

Juru bicara KPK Febri DiansyahKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Juru bicara KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menduga ada aliran dana yang mengalir ke pihak lain, dalam hal ini anggota DPRD Sumut.

"Kami menduga aliran dana dalam kasus suap tersebut baik terkait peristiwa pertanggung jawaban gubernur pada saat itu, ataupun pengesahan APBD di beberapa tahun itu, diindikasikan mengalir juga pada sejumlah pihak lain, khususnya di sini beberapa anggota DPRD itu yang sedang kita dalami lebih lanjut," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Penyelidikan baru ini dibuka setelah KPK mencermati fakta yang muncul dari persidangan Gatot, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca: Beri Uang Ketok kepada DPRD Sumut, Gatot Pujo Divonis 4 Tahun Penjara

Jika ada bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan KPK akan menjerat anggota DPRD Sumut yang diduga menerima aliran dana ini.

"Kalau ada bukti permulaan yang cukup dan dapat ditingkatkan pada proses lebih lanjut, tentu akan kita tangani," ujar Febri.

Febri enggan menyebutkan jumlah anggota DPRD Sumut yang bisa terjerat kasus ini.

"Tim kan masih bekerja di lapangan, jadi biarkan proses pengembangan perkara ini berjalan terlebih dahulu. Nanti kalau ada hasil final, kita update lebih lanjut," ujar Febri.

Baca juga: Kasus Gatot Pujo, Dua Anggota DPRD Sumut Divonis 4,5 Tahun Penjara

Dalam kasus ini, KPK telah memproses 13 anggota DPRD Sumut terkait suap dari Gatot.
Mereka adalah Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, serta mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri.

Kemudian, Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Nasional
Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Nasional
UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

Nasional
Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Nasional
UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah 35.867 Orang, Angka Kematian Lewati 100.000

UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah 35.867 Orang, Angka Kematian Lewati 100.000

Nasional
Bendera Putih Jelang Hari Kemerdekaan, Ekspresi Kegelisahan Warga Tedampak Pandemi...

Bendera Putih Jelang Hari Kemerdekaan, Ekspresi Kegelisahan Warga Tedampak Pandemi...

Nasional
Mengaku Sering Bicara soal Bencana Alam, Megawati: Lama-lama Kok Saya jadi Konsultan Ya

Mengaku Sering Bicara soal Bencana Alam, Megawati: Lama-lama Kok Saya jadi Konsultan Ya

Nasional
IDI Bali Ungkap Lokasi Isolasi Terpusat Hampir Penuh dan Obat-obatan Langka Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

IDI Bali Ungkap Lokasi Isolasi Terpusat Hampir Penuh dan Obat-obatan Langka Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X