Belasan Ribu Dukungan untuk Petisi Tolak Perluasan Pasal Zina di RKUHP - Kompas.com

Belasan Ribu Dukungan untuk Petisi Tolak Perluasan Pasal Zina di RKUHP

Kompas.com - 30/01/2018, 19:03 WIB
Petisi menolak perluasan pasal zina di KUHP. Penggalangan penolakan dilakukan melalui change.orgchange.org Petisi menolak perluasan pasal zina di KUHP. Penggalangan penolakan dilakukan melalui change.org

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan ribu orang ikut menandatangani petisi untuk menolak perluasan pasal zina dalam draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Sejak diinisiasi pada Senin (29/1/2018) lalu, tercatat lebih dari 11 ribu orang mendukung petisi tersebut.

Pantauan Kompas.com pada Selasa (30/1/2018) pukul 19.00, sebanyak 11.814 orang ikut menandatangani petisi melalui situs Change.org.

Tunggal Pawestri, salah satu inisiator petisi, berpendapat, perluasan pasal zina berpotensi meningkatkan kriminalisasi terhadap privasi warga negara.

Baca juga : Pasal Zina di Ruu KUHP Dikhawatirkan Buat Masyarakat Main Hakim Sendiri

"Kami adalah perempuan, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, pelajar, aktivis, penyintas kekerasan seksual yang memiliki kekuatiran besar akan adanya upaya kriminalisasi terhadap privasi warga negara dalam pembahasan pasal-pasal kesusilaan RKUHP di Parlemen," tulis Tunggal seperti dikutip dari situs Change.org, Selasa (30/1/2018).

Selain itu, menurut Tunggal, perluasan pasal zina berpotensi munculnya persekusi dan tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Sebab, setiap orang yang merasa memiliki kepentingan bisa melakukan penggerebakan atau penuntutan terhadap pasangan yang diduga melakukan persetubuhan di suatu tempat.

"Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan," kata Tunggal.

Ia juga menilai, perluasan pasal zina akan menimbulkan korban dari kelompok rentan.

Baca juga : Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP

Pertama, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka.

Kedua, pasangan tanpa surat nikah, termasuk nikah siri, poligami, dan nikah adat yang tak dapat membuktikan secara hukum permikahan mereka.

Dan ketiga, orang-orang yang tinggal bersama di satu tempat kontrakan atau sejenisnya. Mereka, kata Tunggal, bisa dipersekusi dengan tuduhan kumpul kebo atau zina.

Oleh sebab itu, Tunggal dan tujuh inisiator petisi lainnya meminta DPR menghapus pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok masyarakat tertentu.

"Kami juga minta agar DPR membuka ruang partisipasi publik dan memperhatikan hak asasi manusia, pengalaman perempuan, anak dan kelompok minoritas adat," tuturnya.

Perluas pasal zina di KUHP

Sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan untuk memperluas pasal zina.

Selama ini, perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan

Sementara, dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.

Dalam pasal 483 ayat (1) huruf e RKUHP dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Kompas TV Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta isu tentang perilaku LGBT tidak dijadikan sebagai pencitraan politik.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Biografi Tokoh Dunia: Walt Disney, Pelopor Kartun Animasi

Biografi Tokoh Dunia: Walt Disney, Pelopor Kartun Animasi

Internasional
Polisi Tak Masalah soal Tren Foto Jakarta Sepi Asal Warga Berhati-hati

Polisi Tak Masalah soal Tren Foto Jakarta Sepi Asal Warga Berhati-hati

Megapolitan
Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Megapolitan
Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Internasional
Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Regional
Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Nasional
Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Regional
Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Regional
M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

Regional
10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

Regional
Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Megapolitan
Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Megapolitan
Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

Megapolitan

Close Ads X