Kompas.com - 30/01/2018, 18:34 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menginisiasi petisi untuk menolak perluasan pasal zina dalam draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Dalam pasal 483 ayat (1) huruf e RKUHP dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Tunggal Pawestri, salah satu inisiator petisi, berpendapat bahwa perluasan pasal zina berpotensi meningkatkan kriminalisasi terhadap privasi warga negara.

"Kami adalah perempuan, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, pelajar, aktivis, penyintas kekerasan seksual yang memiliki kekuatiran besar akan adanya upaya kriminalisasi terhadap privasi warga negara dalam pembahasan pasal-pasal kesusilaan RKUHP di Parlemen," tulis Tunggal seperti dikutip dari situs change.org, Selasa (30/1/2018).

Baca juga : Isu Zina dan LGBT , Jualan Partai di Tahun Politik?

Selain itu, menurut Tunggal, perluasan pasal zina berpotensi memunculkan persekusi dan budaya main hakim sendiri di tengah masyarakat. Sebab, setiap orang yang merasa memiliki kepentingan bisa melakukan penggerebekan atau penuntutan terhadap pasangan yang diduga melakukan persetubuhan di suatu tempat.

"Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan," kata Tunggal.

Ia juga menilai bahwa perluasan pasal zina akan menimbulkan korban dari kelompok rentan.

Pertama, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka.

Kedua, pasangan tanpa surat nikah, termasuk nikah siri, poligami, dan nikah adat yang tak dapat membuktikan secara hukum perkawinan mereka.

Baca juga : Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP

Dan ketiga, orang-orang yang tinggal bersama di satu tempat kontrakan atau sejenisnya. Mereka, kata Tunggal, bisa dipersekusi dengan tuduhan kumpul kebo atau zina.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.