JK Minta Penunjukan Penjabat Gubernur Pertimbangkan Psikologis Publik

Kompas.com - 30/01/2018, 16:56 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/Hendra CiptoWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penunjukan penjabat gubernur tidak harus berasal dari Polri.

Meski tidak ada yang salah jika penjabat kepala daerah diisi dari petinggi Polri.

Hanya, Kalla meminta agar penunjukan penjabat gubernur lebih hati-hati dan mempertimbangkan psikologis publik, terutama masyarakat di daerah setempat.

"Tergantung psikologinya bagaimana, ini soal kebijakan jadi biar nanti Presiden (Joko Widodo) mengambil kebijakannya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

(Baca juga : Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri)

Wapres menuturkan, ia ingat betul beberapa tahun lalu, ada perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur di Sulawesi Berat.

Saat itu, kata dia, tidak ada yang protes dan pemerintahan setempat tetap berjalan.

Namun untuk Pilkada 2018, Kalla juga tidak memungkiri adanya potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penunjukan penjabat gubernur dari Polri perlu mempertimbangkan faktor psikologis publik.

"Ya, itulah masalah psikologinya di lokal (daerah). Tetapi secara umum boleh, tinggal kebijakan saja bagaimana," kata dia.

(Baca juga : Saat Mendagri Heran karena Usulnya soal Penjabat Gubernur Diributkan)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menunjuk petinggi Polri sebagai penjabat sementara gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan lantaran masa jabatan kepala daerah kedua provinsi tersebut akan habis sebelum gelaran Pilkada serentak 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.