JK Minta Penunjukan Penjabat Gubernur Pertimbangkan Psikologis Publik

Kompas.com - 30/01/2018, 16:56 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/Hendra CiptoWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penunjukan penjabat gubernur tidak harus berasal dari Polri.

Meski tidak ada yang salah jika penjabat kepala daerah diisi dari petinggi Polri.

Hanya, Kalla meminta agar penunjukan penjabat gubernur lebih hati-hati dan mempertimbangkan psikologis publik, terutama masyarakat di daerah setempat.

"Tergantung psikologinya bagaimana, ini soal kebijakan jadi biar nanti Presiden (Joko Widodo) mengambil kebijakannya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

(Baca juga : Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri)

Wapres menuturkan, ia ingat betul beberapa tahun lalu, ada perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur di Sulawesi Berat.

Saat itu, kata dia, tidak ada yang protes dan pemerintahan setempat tetap berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun untuk Pilkada 2018, Kalla juga tidak memungkiri adanya potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penunjukan penjabat gubernur dari Polri perlu mempertimbangkan faktor psikologis publik.

"Ya, itulah masalah psikologinya di lokal (daerah). Tetapi secara umum boleh, tinggal kebijakan saja bagaimana," kata dia.

(Baca juga : Saat Mendagri Heran karena Usulnya soal Penjabat Gubernur Diributkan)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menunjuk petinggi Polri sebagai penjabat sementara gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan lantaran masa jabatan kepala daerah kedua provinsi tersebut akan habis sebelum gelaran Pilkada serentak 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.