Kompas.com - 30/01/2018, 16:54 WIB
Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menyatukan suara terlebih dahulu dalam penyusunan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi surat dari Panglima TNI kepada DPR terkait pelibatan tentara dalam pemberantasan terorisme.

"Ini yang maksudnya harus dibicarakan antara unsur-unsur pemerintah juga dan aparat sendiri. Jadi masalahnya bukan di DPR tetapi di pemerintah harus mendudukkan ini dan mengkoordinir ini dengan Kementerian Polhukam sampai ada satu kesimpulan," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurut dia, jika pemerintah dan TNI serta Polri sudah satu suara dalam pelibatan TNI, Fadli meyakini proses pembahasan revisi Undang-undang Terorisme di DPR akan lebih cepat selesai.

Ia mengakui memang dibutuhkan peran TNI dalam memberantas terorisme namun harus diperjelas posisinya.

(Baca juga: DPR, Kemhan, dan TNI Bahas Isu Terorisme hingga OPM Saat Rapat Kerja)

Jika nantinya TNI dilibatkan sejak awal dalam proses penindakan harus diukur dampak positif dan negatifnya agar tak menimbulkan kegaduhan baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu itu kita hampir mencapai kata sepakat di Pansus yang lebih detail bahas ini. Memang perlu ada pelibatan TNI. Tapi pelibatan TNI itu dimana? Di dalam tahap yang mana?" lanjut politisi Gerindra itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengirimkan surat terkait revisi Undang-Undang Terorisme ke DPR.

Hadi mengusulkan adanya perubahan judul Undang-Undang menjadi penanggulangan aksi terorisme.

“Saya jelaskan, itu bersifat permohonan dari TNI, supaya bisa masuk dalam pembahasan RUU sehingga kemampuan TNI dapat diwadahi dalam penanggulangan terorisme,” ujar Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018) seperti dikutip dari keterangan pers Puspen TNI.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun dibuat gemas dengan kinerja anggota dewan yang tidak kunjung merampungkan revisi undang undang anti-terorisme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.