KLB Gizi Buruk Asmat, Pemerintah Awasi Pengelolaan Dana Otsus Papua

Kompas.com - 30/01/2018, 16:43 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Sosial Idrus Marham dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mendampingi pengelolaan dana otonomi khusus Papua pasca-kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan penyakit campak, khususnya yang terjadi di Asmat.

Menurut Idrus, rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antarkementerian di Kemenko PMK untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Pemerintah, kata Idrus, akan mendampingi pengelolaan pemerintahan dan pendampingan terkait pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Dari pikiran yang ada dalam rapat, ada pikiran supaya ada pendampingan pengelolaan pemerintahan dan  pendampingan pelaksanaan program-program secara profesional," ujar Idrus dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

(Baca juga: Gizi Buruk di Asmat, Pemerintah Ogah Dianggap Gagal )

Selain itu, Idrus juga mengungkapkan bahwa ada banyak evaluasi dari pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana Otsus Papua yang cukup besar.

"Ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada Rp 8 triliun, dengan rincian untuk Papua Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun," kata Idrus.

Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.
Ia menuturkan bahwa pemerintah pusat telah memahami pemanfaatan dana Otsus dalam pembangunan harus memperhatikan budaya masyarakat lokal.

Menurut Idrus, karakter pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Hal itu juga menjadi dasar pemerintah pusat dalam melakukan pendampingan.

"Kami juga memahami bahwa membangun Papua harus tetap memperhatikan budaya lokal dan ciri daerah Papua. Enggak bisa kita pikir seperti daerah lain, sehingga perlu pendampingan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus Papua.

(Baca juga: KLB Gizi Buruk di Asmat, Ketua DPR Minta Dana Otsus Papua Dikaji Ulang)

Menurut Bambang besarnya dana otsus dari pusat saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua. Terlebih belum lama ini Papua mengalami KLB gizi buruk dan penyakit campak.

"Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian  serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu," ujar Bambang di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1/2018).

Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua Rp 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni sebesar Rp 5,6 triliun untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat.

Meski demikian, Bambang melihat pemerintah daerah belum mampu mengelola dana otsus untuk memenuhi pemerataan pembangunan fasilitas yang layak bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari persoalan buruknya kesehatan masyarakat Papua yang kerap berulang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X