Di Afghanistan, Presiden Jokowi Tolak Pakai Rompi Antipeluru

Kompas.com - 30/01/2018, 14:06 WIB
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018). Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamanan maksimal disiapkan untuk Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan, Senin (29/1/2018). Pengamanan ekstra diberlakukan karena kondisi di Afghanistan yang tengah bergejolak.

Dua hari sebelum kunjungan Jokowi, terdapat serangan teror bom ambulans di Kabul yang sedikitnya menewaskan 103 orang.

"Tentu pihak Afghanistan juga prepare. Ketika kunjungan itu sebenarnya sudah disiapkan ada mobil antipeluru, misalnya. Kemudian, rompi antipeluru sudah disediakan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Namun, Presiden Jokowi menolak menggunakan rompi antipeluru yang sudah disiapkan. Presiden merasa pengamanan yang diberlakukan Afghanistan bekerja sama dengan Pasukan Pengamanan Presiden sudah cukup.

"Tetapi, Presiden juga enggak pakai rompi, enggak mau pakai," ucap Johan.

Baca juga: Di Afghanistan, Jokowi Jadi Imam Shalat Presiden Ashraf Ghani

Johan mengakui, situasi di Afghanistan yang tidak stabil membuat Jokowi mendapatkan banyak masukan untuk tidak berkunjung ke sana. Namun, Jokowi tetap berkeras dengan keputusannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Teman-teman, kan, tahu Pak Presiden kita. Ingat enggak waktu peristiwa bom Thamrin. Sebenarnya dilarang juga oleh pembantunya untuk hadir. Tetapi, kan, Pak Presiden ingin selalu dekat dengan rakyatnya, ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut teror," ucap Johan.

Hal yang sama, lanjut Johan, juga menjadi alasan Presiden tetap ngotot berkunjung ke Afghanistan. Menurut Johan, Presiden ingin menunjukkan pada dunia dan Afghanistan, komitmen Pemerintah Indonesia ikut mengambil bagian dalam kaitan dengan perdamaian di Afghanistan.

Baca juga: Enam Jam Jokowi di Afghanistan...

"Keinginan kuat Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi itu tidak menghalangi niat atau suasana keadaan yang tidak aman itu," katanya.

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menceritakan, Pemerintah Afghanistan memberlakukan pengamanan yang sangat ketat kepada Presiden Jokowi dan rombongan. Pengamanan ketat mengawal delegasi setibanya di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, sampai Istana Agr, tempat Presiden Afghanistan Asraf Ghani menunggu.

"Sepanjang jalan dari bandara ke Istana Presiden Afganistan melalui jalan-jalan berbeton, kendaraan lapis baja dan 2 helikopter terbang di atas mobil Presiden," kata Pramono.

Kompas TV Dalam kunjungannya ke Bangladesh, Presiden Joko Widodo mengunjungi pengungsi etnis Rohingya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.