Soal Penjabat Gubernur, PKS Nilai Mendagri Tambah Beban Jokowi

Kompas.com - 30/01/2018, 14:00 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat jenderal polisi sebagai penjabat gubenur justru membuat polemik.

Sebab, polemik yang terjadi justru dinilai akan menambah beban Presiden Joko Widodo. Apalagi keputusan terkait penjabat gubenur ada di tangan Presiden.

"Sebaiknya Pak Mendagri tidak menambah polemik yang menambah beban bagi Pak Jokowi," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

(Baca juga : Soal Usul Petinggi TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Kata Panglima)

Berdasarkan aturan yang ada, kata Hidayat, anggota Polri boleh saja menduduki jabatan di luar kepolisan. Namun, berdasarkan aturan yang berlaku, ada syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Pertanyaannya, apa itu akan dilakukan? Ternyata kan enggak. Itu artinya sebaiknya Pak Mendagri tidak menambah polemik," kata Hidayat.

(Baca juga : Penjabat Gubernur dari Jenderal Polisi dan Tudingan ke PDI-P)

Ia menambahkan, berdasarkan rapat Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa Jawa Barat dan Sumatera Barat bukanlah daerah yang rawan dari sisi keamanan saat Pilkada 2018.

Sementara itu, usul pejabat sementara dari Mendagri akan ditempatkan di dua daerah tersebut.

Menurut Hidayat, daerah yang rawan gangguan keamanan, yakni Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.

"Jadi itu menurut saya memang sebaiknya Pilkada jangan dibikin gaduh dengan wacana semacam ini," kata dia.

"Justru seharusnya mendagri menghadirkan usulan wacana yang membuat masyarakat menjadi semakin nyaman berpilkada," sambung Wakil Ketua MPR itu.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.