Kompas.com - 29/01/2018, 20:59 WIB
Kompas TV KPU memutuskan PBB belum memenuhi syarat sampai hal tersebut dilengkapi.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Ia meminta KPU agar ketat dalam melakukan verifikasi partai politik ini.

"Jika pengurusnya tidak hadir maka tidak ada dispensasi. Verifikasi ke partai juga harus adil jangan ada perlakuan berbeda satu partai dengan partai lainnya," ujar dia.

Sunanto mengatakan, seharusnya KPU juga menggunakan kepengurusan partai politik sesuai Surat Keputusan terakhir yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan verifikasi. Bukan berdasarkan sistem administrasi partai politik (sipol) yang didaftarkan.

"Sebab keduanya menghasilkan kepengurusan berbeda beda," ujar Sunanto.

Dia mencontohkan, di Partai Demokrat, dalam sipol tercantum 170 orang pengurus. Namun, di SK Kemenkumham, jumlah pengurus yang terdaftar mencapai 200-an orang.

"Ini akan berdampak," kata dia.


Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Nasional
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Nasional
Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Nasional
Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag Akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag Akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.