Batal Revisi Undang-undang KPK, Pansus Angket Enggan Dianggap Antiklimaks

Kompas.com - 29/01/2018, 20:49 WIB
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi enggan dianggap kinerja pihaknya antklimaks lantaran batal merevisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ia justru merasa Pansus telah berhasil membuka mata masyarakat ihwal kekurangan yang dimiliki KPK.

"Saya ingin mengatakan bahwa tidak pernah Pansus antiklimaks. (Kesuksesan) Pansus itu tidak di masa saya. Di masa akan datang selalu akan dipersoalkan (KPL). Sekarang ini semua masyarakat itu sudah mengatakan berilah kesempatan kepada angket," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Ia mengklaim saat ini dukungan masyarakat bertambah besar kepada Pansus Angket untuk terus mencari kelemahan KPK dan memperbaikinya.

(Baca juga: ICW Merasa Aneh DPR Minta Masukan KPK terkait Rekomendasi Pansus)

 

Hal itu berbeda saat DPR meminta revisi Undang-Undang KPK pada 2015 silam. Saat itu, menurutnya, tak satu pun orang mendukung usulan DPR tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, setelah muncul Pansus Angket, ia mengklaim DPR mulai mendapat dukungan dari masyarakat untuk mencari kekurangan KPK dan memperbaikinya.

"Karena apa? Dia (masyarakat) kaget juga dalam hal yang kami tunjukkan ketika TV hadir melihat langsung apa yang kami tanyakan. Gimana kemudian barang sitaan dan sebagainya. Itu baru seperti itu. Itu belum kami menggeledah lagi gimana mereka mengatur anggarannya," lanjut politisi Nasdem itu.

Ia juga menilai saat ini konsolidasi di DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK masih lemah lantaran ada beberapa partai yang tak berani.

"Karena dia (partai-partai) ini tidak berani dengan KPK karena semuanya di tangan dia (KPK). Ada yang ingin pencitraan. Tapi, suatu ketika kalau dia lakukan konsolidasi lebih baik lain ceritanya," papar Taufiq.

Kompas TV Drama Seteru Pansus DPR dan KPK Terus Memanas (Bag 3)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.