Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, Kemhan, dan TNI Bahas Isu Terorisme hingga OPM Saat Rapat Kerja

Kompas.com - 29/01/2018, 20:37 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja tertutup dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal antara lain soal realisasi penyerapan anggaran 2017, rencana kerja program Kemhan-TNI 2018, isu terorisme dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 mencapai lebih dari 90 persen.

Menurut kharis, penyerapan anggaran tersebut berkorelasi positif terhadap kemampuan TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Kami melihat bahwa kinerja Kemhan TNI cukup lumayan karena di 90 persen sekian, tinggilah pencapaian realisasi anggarannya," ujar Kharis saat ditemui usai rapat.

(Baca juga: Menhan: TNI Tangani Terorisme Harus Berdasarkan Skala Ancaman)

"Ahamdulilah kita lihat kan kedaulatan negara dalam kondisi baik. Artinya penyerapan anggaran ini berkorelasi positif terhadap kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan," tuturnya.

Selain terkait penyerapan anggaran tahun 2017, lanjut Kharis, dalam rapat tersebut juga dibicarakan soal agenda kerja 2018 yang menjadi prioritas Kemhan dan TNI, seperti upaya menjaga kedaulatan negara dan flight information region atau FIR.

Kemhan dan TNI juga fokus pada upaya pembebasan tiga WNI yang masih disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

"Yang dibahas ya upaya pembebasannya sekarang masih tersisa tiga orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dibebaskan," tuturnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan, dalam rapat yang berlangsung sekitar enam jam itu juga membahas soal internasionalisasi gerakan kemerdekaan Papua yang diusung oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

(Baca juga: Alasan Panglima Usulkan Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme)

Menurut Hanafi, OPM kerap membawa isu kemerdekaan Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Selama ini kan OPM atau gerakan separatisme di papua ini kan relatif diam di dalam negeri tapi kemudian selalu memabwa isu ini ke eropa, ke PBB, ke negara-negara Pasifik Selatan berdasarkan informasi palsu atau hoax," kata Hanafi.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan bahwa DPR mendorong pemerintah agar melakukan pencegahan isu tersebut melalui berbagai upaya diplomasi.

Selain itu, kata Hanafi, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan yang lebih nyata di Papua.

"Jadi itu yang harus dibendung dan dibantah dengan pembangunan, dengan bantuan yang lebih nyata, dengan prestasi-prestasi yang lebih nyata terhadap masyarakat Papua," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, rapat tertutup di ruang Komisi I dimulai pukul 10.45 dan berakhir sekitar pukul 17.00. Sebanyak 26 anggota dari 10 fraksi hadir dalam rapat tersebut.

Hadir dalam rapat Kepala Staf TNI AD jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna.

Selain itu hadir pula sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengisyaratkan jika TNI masih menjunjung tinggi netralitas TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com