Puan Hadiri Verifikasi Faktual PDI-P untuk Penuhi Syarat Keterwakilan Perempuan

Kompas.com - 29/01/2018, 17:45 WIB
Menko PMK Puan Maharani bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama pengurus perempuan di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenko PMK Puan Maharani bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama pengurus perempuan di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang juga politisi PDI Perjuangan menghadiri verifikasi faktual di Kkantor DPP PDI Perjuangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, Senin (29/1/2018).

Ia mengenakan pakaian berwarna dominan merah. 

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kehadiran Puan untuk menggenapkan syarat keterwakilan perempuan 30 persen dari jumlah pengurus.

"Mbak Puan sebagai tokoh perempuan untuk memenuhi ketentuan 30 persen wajib keterwakilan perempuan sehingga Beliau hadir dalam rangka verifikasi parpol ini," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Baca juga: PDI-P Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat

Puan merupakan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan. Namun, statusnya saat ini nonaktif karena tengah menjabat sebagai menteri.

Hasto mengatakan, meski statusnya nonaktif, Puan masih terdaftar sebagai pengurus.

"Kita lihat jabatan kan sebenarnya melekat. Puan dalam.kongres telah dilantik Megawati sebagai Ketua DPP yang statusnya nonaktif," kata Hasto.

Sebelumnya, KPU menyatakan PDI-P memenuhi syarat verifikasi faktual di tingkat pusat.

Komisioner KPU Ilham Saputra memulai verifikasi dengan membacakan absensi dimulai dari ketua umum, sekretaris, bendahara, hingga nama-nama yang ada di struktur kepengurusan.

Baca juga: Hasto: Kami Mendapatkan Berbagai Serangan, Tapi PDI-P Sudah Kenyang...

KPU juga melakukan verifikasi terhadap domisili kantor dan keterwakilan perempuan 30 persen.

Untuk kedua hal itu, PDI-P dinyatakan memenuhi syarat. Dari 39 pengurus di tingkat pusat, keterwakilan perempuannya sebesar 38,5 persen.

"Berdasarkan absen yang sudah diverifikasi, dengan ini kami nyatakan verfak di DPP kami nyarakan PDI-P memenuhi syarat," kata Ilham.

Selanjutnya, KPU meminta PDI-P mempersiapkan verifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Veifikasi faktual tersebut dilakukan sebagai syarat menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang.

Kompas TV KPU memutuskan PBB belum memenuhi syarat sampai hal tersebut dilengkapi.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X