Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebut Verifikasi Parpol, Ketua KPU dan Bawaslu Naik Motor Patwal

Kompas.com - 29/01/2018, 16:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan memimpin langsung verifikasi faktual untuk tujuh partai politik untuk Pemilu 2019 hari ini, Senin (29/1/2018).

Karena harus mendatangi tujuh kantor parpol dalam sehari, maka keduanya pun memilih menumpang motor Patroli dan Pengawalan (Patwal) milik polisi.

Pantauan Kompas.com, Arief dan Abhan tiba di kantor DPP Gerindra sekitar pukul 15.00 WIB.

Menumpang motor Patwal, keduanya sama-sama mengenakan jaket dan helm.

"Biar cepat. Kalau tim masing-masing sudah ada di partai masing-masing. Kalau saya dan Pak Abhan dalam satu jam harus pindah ke tiga partai," kata Arief menjelaskan alasannya naik motor Patwal kepada wartawan.

Berdasarkan jadwal verifikasi hari ini, ada tujuh kantor parpol yang harus diverifikasi oleh KPU. Pukul 12.00 - 13.00 WIB, dilakukan proses verifikasi di kantor Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang.

(Baca juga: Lolos di Pusat, Golkar Persiapkan Verifikasi Faktual di Daerah)

 

Pukul 14.00-15.00 WIB, verifikasi dilakukan di Kantor PDI-P, PKS dan Gerindra. Lalu pukul 16-17.00 WIB, verifikasi dilangsungkan di Kantor PPP dan PKPI.

"Kalau roda empat, enggak nyampe-nyampe. Kalau roda dua lebih cepat. Kalau roda satu lebih cepat lagi," kata Arief.

Arief dan Abhan setelah itu langsung naik ke lantai atas tempat verifikasi berlangsung. Keduanya hanya beberapa berada di atas untuk memantau proses verifikasi.

Setelah itu, Arief dan Abhan kembali turun ke bawah diantar langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Karena saat pulang turun hujan, akhirnya keduanya memilih menaiki mobil dinas.

Dalam proses verifikasi, ada tiga komponen yang diperiksa oleh KPU yaitu memeriksa keanggotaan kepengurusan partai di tingkat pusat, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor.

(Baca juga: Golkar Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat, KPU Ingatkan Jangan Terlena)

Khusus untuk keterwakilan perempuan, syarat yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pada verifikasi faktual hari sebelumnya, Minggu (27/8/2018) Arief dan Abhan juga menggunakan motor Patwal untuk memimpin verifikasi faktual untuk lima partai yaitu PBB, Hanura, Nasional Demokrat, Demokrat, dan PAN.

Jadwal verifikasi terhadap 12 parpol memang dipadatkan menjadi dua hari saja karena waktu yang sudah mepet dengan pelaksanaan pemilu. Semula, sebenarnya 12 partai lama peserta pemilu 2014 ini tidak dilakukan diverifikasi faktual.

Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan partai baru sehingga KPU wajib melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai lama.

Setelah melakukan verifikasi di tingkat pusat, maka KPU juga akan melakukan verifikasi di kantor parpol tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com