PKS Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Kompas.com - 29/01/2018, 15:57 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat pusat (DPP), dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPartai Keadilan Sejahtera (PKS) dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat pusat (DPP), dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Jakarta, Senin (29/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat kepengurusan pusat (DPP), Senin (29/1/2018).

Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) menyatakan, PKS memenuhi syarat (MS) untuk tiga komponen yang diverifikasi faktual di tingkat pusat, yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, verifikasi faktual terhadap kepengurusan inti tingkat pusat memenuhi syarat.

Ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum (KSB) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) nomor M.HH - 13.AH.11.01 TAHUN 2016 dan yang diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Baca juga : Lolos di Pusat, Golkar Persiapkan Verifikasi Faktual di Daerah

KSB hadir saat verifikasi faktual dilakukan, dan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) serta Kartu Tanda Anggota (KTA), yakni Mohamad Sohibul Iman, Mustafa Kamal, dan Mahfudz Abdurrahman.

"Ketua umum atau kalau di sini disebut Presiden PKS, Sekjen, dan Bendum ketiganya sudah kami periksa KTP dan KTA. Oleh karena itu, kami nyatakan memenuhi syarat," kata Hasyim.

Sementara itu untuk komponen domisili kantor, PKS juga dinyatakan memenuhi syarat di tingkat DPP. Sebab, kantor yang dikunjungi tim verifikator KPU sesuai dengan yang dilaporkan dan diunggah dalam Sipol, yaitu di MD Building, Jalan TB Simatupang, Nomor 82, Jakarta Selatan.

"Ada dua dokumen yang kami gunakan, yaitu surat keterangan dari camat dan surat penyataan pengurus DPP, yaitu form F4 parpol yang menerangkan bahwa gedung ini yang beralamat di TB Simatupang Nomor 82 digunakan sebagai kantor DPP PKS dan digunakan sampai berakhirnya tahapan pemilu 2019," kata Hasyim.

Baca juga : Sempat Tak Penuhi Kuota Perempuan, PBB Akhirnya Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

Sedangkan pada komponen keterwakilan perempuan, PKS dinyatakan memenuhi syarat. Jumlah pengurus di tingkat pusat dalam SK Menkumham tercatat sebanyak 76 nama, dimana 26 nama diantaranya adalah perempuan.

Adapun syarat minimum keterwakilan perempuan adalah 30 persen, atau 23 orang dari 76 pengurus.

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Nasional
100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

Nasional
Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari  Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Nasional
Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X