Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensetneg Serahkan Ribuan Arsip ke ANRI, Dari Era RIS hingga Pasca-reformasi

Kompas.com - 29/01/2018, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (29/1/2018) pagi, menyerahkan 481 boks berisi 3.914 arsip kepresidenan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam sambutannya, Pratikno mengatakan, penyerahan arsip ini membutuhkan waktu dan kerja yang tidak mudah. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

"Alhamdulilah, ini adalah hasil kerja keras rekan-rekan di bagian arsip Kemensetneg," ujar Pratikno.

Pratikno berharap penyerahan arsip kepresidenan ini menunjukkan kepada dunia soal bagaimana peran serta Indonesia di dunia internasional demi mewujudkan kedamaian, keamanan dan ketertiban dunia.

Kepala ANRI Mustari Irawan menambahkan, penyerahan arsip kepresidenan kepada ANRI ini merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

(Baca juga: ANRI Akan Jadikan Aset Nazaruddin untuk Pusat Studi Hukum)

 

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi Kemensetneg yang telah kerja keras menginventarisir arsip-arsipnya untuk diserahkan ke ANRI.

ANRI pun menyerahkan sertifikat akreditasi A (sangat baik) kepada Kemensetneg. Hal itu didasarkan pada penilaian sidang pleno Tim Akreditasi ANRI, Desember 2017 lalu.

"Pencapaian tersebut telah membuat Kemensetneg menjadi lembaga yang jadi acuan bagi unit kearsipan lembaga negara lainnya dalam penyelenggaraan kearsipan," lanjut Mustari.

 

Dari RIS hingga Pascareformasi

Arsip kepresidenan yang diserahkan, antara lain dokumen kenegaraan, foto kegiatan Presiden RI sejak tahun 1954 hingga 2014 serta buku tamu kenegaraan sejak tahun 1982 hingga 1992.

Beberapa arsip yang bersejarah, antara lain arsip Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) Hatta sampai dengan Kabinet Ampera Yang Disempurnakan atau Dewan Menteri sejak tahun 1949 hingga 1968.

(Baca juga: KPK Serahkan Rampasan dari Aset Nazaruddin Rp 24,5 Miliar kepada ANRI)

 

Arsip ni menginformasikan sejarah pembentukan serta pergantian kabinet di Indonesia era RIS, era demokrasi parlementer dan era Orde Lama (demokrasi terpimpin).

Kedua, arsip dibentuknya Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1967 hingga 1968.

Arsip ini menginformasikan mengenai organisasi GNB, deklarasi KTT GNB I di Beograd, surat- surat asli dari pemimpin negara sahabat. Antara lain Ketua PLO Yasser Arafat, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan peran serta Indonesia dalam usaha pencapaian perdamaian dunia.

Ketiga, arsip ASEAN sejak tahun 1967 hingga 1968. Arsip ini menginformasikan momen deklarasi pembentukan ASEAN tahun 1967, penyelenggaraan KTT pertama ASEAN dan peran serta Indonesia dalam perwujudan stabilitas keamanan kawasan di Asia Tenggara.

Keempat, Arsip Sekretariat Wakil Presiden tahun sejak tahun 1999 hingga 2004. Arsip ini kebanyakan berupa foto kegiatan para wakil presiden baik di lingkungan Istana atau terkait hubungan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com