Lolos di Pusat, Golkar Persiapkan Verifikasi Faktual di Daerah

Kompas.com - 29/01/2018, 13:58 WIB
Para pengurus Partai Golkar bersama pimpinan KPU dan Bawaslu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAPara pengurus Partai Golkar bersama pimpinan KPU dan Bawaslu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/1/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan fokus pada persiapan pengurusnya di daerah untuk menghadapi tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan Golkar lolos verifikasi faktual di tingkat pusat.

"Jadi persiapan untuk tingkat pengurus kabupaten kota, Insya Allah kami siap," ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Untuk verifikasi faktual di daerah, Golkar mempersiapkan tiga hal yakni terkait kepengurusan, ketersediaan tempat atau kantor, hingga kelengkapan keanggotaan di daerah.

Baca juga: Golkar Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat, KPU Ingatkan Jangan Terlena

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan agar Partai Golkar tidak terlena dengan hasil verifikasi faktual di tingkat pusat.

"Tetapi yang harus diperhatikan adalah, yaitu verifikasi keanggotaan di level kabupaten kota. Harus betul-betul disiapkan, dihadirkan orang-orangnya sesuai dengan yang sudah dimasukkan ke sistem partai politik itu (sipol)," ujar Ilham.

Baca juga: Golkar Siap Jalani Verifikasi Faktual oleh KPU pada Senin Siang Ini

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, setelah verifikasi faktual di tingkat pusat selesai, KPU akan segara melakukan verifikasi pada DPD untuk tingkat provinsi, dan DPC untuk tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi akan dilakukan pada 28-30 Januari 2018. Sementara, di tingkat kabupaten/kota pada 30 Januari -1 Februari 2018.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.


Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X