JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah dihubungi oleh anggota DPR, Miryam S Haryani. Diah juga pernah ditemui Miryam.
Hal itu dikatakan Diah saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1/2018). Diah bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
"Saya pernah dihubungi dan dia (Miryam) menanyakan Irman," ujar Diah kepada majelis hakim.
Menurut Diah, Miryam saat itu menanyakan keberadaan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Miryam kesulitan menghubungi Irman.
(Baca juga : Menurut Hakim, Akom, Miryam, dan Tiga Politisi Lain Ikut Diperkaya Andi Narogong)
Selain menghubungi melalui telepon, menurut Diah, Miryam juga datang ke Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Miryam bermaksud menemui Irman.
"Lalu saya tanya, ada apa sih Bu Yani? Lalu dia jawab, 'Ini, saya dikejar teman-teman, mau reses," kata Diah.
Kepada majelis hakim, Diah mengatakan, pada saat itu dia tidak tahu maksud keperluan Miryam dengan Irman soal keperluan reses anggota DPR.
(Baca juga : Gamawan Fauzi: Saya Enggak Ngerti E-KTP Korupsinya di Mana)
Sebelumnya, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, mengakui bahwa Miryam S Haryani pernah meminta uang terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Pak Irman minta supaya dikasih kepada Miryam. Perintah itu disampaikan di ruang kerja Pak Irman, katanya untuk reses anggota DPR," ujar Sugiharto beberapa waktu lalu.
Sugiharto mengaku tiga kali mengantarkan uang ke kediaman Miryam di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Sementara, satu kali penyerahan uang dilakukan oleh staf di Kemendagri, Yoseph Sumartono.
(Baca juga : Fadli Zon Minta KPK Serius Usut Keterangan Novanto soal Bagi-bagi Duit e-KTP)
Menurut Sugiharto, total pemberian kepada Miryam sebesar 1,2 juta dollar AS.
Saat dikonfirmasi, Irman membenarkan keterangan Sugiharto. Menurut dia, awalnya Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap meminta uang kepadanya untuk membiayai reses anggota DPR.
Namun, Irman yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak permintaan Chairuman.
Beberapa minggu setelah itu, menurut Irman, Miryam menghubunginya untuk permintaan yang sama.