Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Kompas.com - 29/01/2018, 13:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) melanjutkan proses verifikasi faktual terhadap 12 partai politik (parpol) lama peserta pemilu 2014.

Pada hari ini Senin (29/1/2018), ada tujuh parpol yang akan diverifikasi faktual, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dua komisioner KPU, yakni Hasyim Asy'ari dan Viriyan Azis memimpin verifikasi faktual terhadap PKB, didampingi dan diawasi oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Mochamad Afifuddin.

Sementara dari PKB hadir Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Bandara Umum Eko Patrio Sandjojo, serta Sekretaris Jenderal Abdul Kadir Karding.

Dalam proses verifikasi faktual ini, ada tiga komponen yang diperiksa oleh KPU yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan.

Hasyim mengatakan, pada komponen kepengurusan inti, PKB dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) verifikasi faktual.

(Baca juga: Golkar Siap Jalani Verifikasi Faktual oleh KPU pada Senin Siang Ini)

 

Pengurus inti terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

Nama-nama pengurus inti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik, serta Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Berdasarkan SK, nama-nama yang ada di SK sudah dicocokkan dengan KTA dan KTP, dan hadir. Maka untuk komponen pengurus inti, dinyatakan memenuhi syarat," kata Hasyim.

Sementara itu pada komponen domisili, PKB juga dinyatakan MS. Alamat kantor PKB yang dikunjungi oleh tim verifikator KPU, sama dengan yang dilaporkan dan diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yaitu di Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT 01/RW 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Alamat kantor DPP PKB juga sesuai dengan dokumen F4 surat pernyataan, bahwa gedung digunakan sampai pelaksanaan Pileg Pilpres berakhir, yakni sampai pelaksanaan pengambilan sumpah janji anggota DPR/DPD/DPRD.

Sedangkan pada komponen keterwakilan perempuan, PKB dinyatakan memenuhi syarat. Jumlah perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat hadir 18 orang dari 56 pengurus, atau memenuhi 30 persen syarat minimum.

"Berarti sudah melampaui angka 17. Maka dengan demikian, keterwakilan perempuan hadir 18, sudah melalui batas 17. Maka dinyatakan memenuhi syarat," kata Hasyim.

(Baca juga: Hari Ini, KPU Lanjutkan Verifikasi Faktual 7 Partai Lama)

Selain PKB, hari ini tim verifikator KPU juga memverifikasi enam partai lain yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kemarin, verifikasi faktual dilakukan terhadap lima parpol yakni Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

Hasil sementara verifikasi faktual di tingkat pusat, menyatakan empat partai memenuhi syarat yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PBB. Sedangkan satu partai dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), yakni PAN.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, PAN akan melengkapi syarat yang kurang pada Senin malam.

"Kebetulan PAN saya yang memverifikasi faktual. Status PAN masih BMS karena bendahara kemarin belum hadir karena sedang ke luar negeri. Rencananya malam ini yang bersangkutan hadir di KPU jam 20.00," kata Wahyu kepada Kompas.com, Senin.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com